Begini Strategi Pemprov Riau Jaga Sektor Perkebunan Tetap Jaya
![](https://riaulink.com/assets/berita/original/66415647044-8303278312-33929245127-81746848067-66323253465-kelapa.jpg)
PEKANBARU, RIAULINK.COM - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyebut, perkebunan merupakan satu di antara sektor unggulan di Provinsi Riau dan telah menjadi tulang punggung perekonomian Riau. Potensi perkebunan di Riau mencapai luas 4.381.056 hektare, terdiri dari 5 komoditi utama, yaitu Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Sagu, dan Kopi.
"Pemerintah Provinsi (Pemprov )Riau senantiasa memberikan jaminan bagi masyarakat pekebun terhadap mutu fisik, fisiologis, dan genetis tanaman perkebunan. Pada tahun 2022 Pemprov Riau telah melakukan sertifikasi terhadap 2.074.196 bibit Kelapa Sawit, 140.550 bibit kelapa dalam, 1.044.750 bibit Kopi, serta 36.200 bibit Sagu," kata Gubri di Pekanbaru, Rabu (8/9/2023).
Gubri menjelaskan, Komoditi kelapa sawit merupakan penopang utama perekonomian Provinsi Riau. Untuk menjaga harga komoditi kelapa sawit yang berfluktuatif, pihaknya telah menetapkan kebijakan harga Tandan Buah Sawit (TBS) Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.
"Tidak hanya menetapkan harga tandan buah sawit mitra plasma, tetapi juga harga TBS mitra swadaya. Hal ini merupakan yang pertama di Indonesia. Perbaikan tata kelola penetapan harga TBS dengan mempedomani harga rill penjualan
CPO dan kernel di pabrik kelapa sawit, di mana kewajiban pabrik kelapa sawit melampirkan invoice atau kontrak penjualan mereka ke tim harga, sebagai dasar perhitungan, sehingga harga yg ditetapkan oleh tim harga Provinsi Riau sesuai kondisi riil harga pasar perdagangan CPO dan kernel setiap minggunya," jelasnya.
- Sejumlah Pedagang di Inhil Teriak, Harga Kelapa Tak Kunjung Stabil, Rp 600 per kg di Petani
- Harga TBS Sawit Kian 'Mencekik', Warga Siak Menjerit
- Tuntaskan Masalah Perkelapaan di Inhil, H. Dani : Sudah Dianggarkan Rp32,7 Miliar
- Dolar AS Menguat di Tengah Kekhawatiran Pelambatan Ekonomi Zona Euro
- Pengusaha Muda Berbagi Kisah Lewat 'Saudagar Talks'
Dijelaskan dia, khusus mitra swadaya yang sudah dimitrakan sejak implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, selisih harga antara pekebunan mitra plasma dan mitra swadaya direntang Rp5-100 per/Kg dimana sebelum adanya kemitraan swadaya, selisih harga yang belum bermitra direntang Rp600/700 yang berdampak harga TBS Provinsi Riau selalu tertinggi di Indonesia.
"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan produksi yang berkelanjutan. Dengan peningkatan mutu dan daya saing dikembangkan melalui penerapan standar instrumen pertanian pada proses dan produk hasil pertanian," ujar Syamsuar.
Gubri berujar, pihaknya telah melakukan peningkatan SDM pertanian melalui regenerasi petani dan petani milenial serta penerapan inovasi teknologi pertanian, bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa bantuan alat pra panen dan pasca panen sebanyak 1.068 unit.
"Selain itu, Pemprov Riau juga telah melakukan pembangunan dan perbaikan irigasi dengan lahan mencapai 18.430 ha, berupa rehab jaringan irigasi tersier 61 unit, irigasi perpompaan 18 unit, embung 22 unit, optimalisasi lahan 8.328 ha, sumur artesis 5 unit dan jalan usaha tani sepanjang 10,6 km," jelasnya.
Untuk peningkatan IP padi, Pemprov Riay telah menyalurkan bantuan benih, pupuk, pengembangan penangkaran padi. Saat ini di Riau telah memiliki 6 varietas padi gogo lokal yang telah terdaftar dan Provinsi telah mandiri benih tanpa harus mendatangkan dari Provinsi lain.
Dijelaskan, bahwa terjadi peningkatan produktivitas komoditi utama padi sebesar 12,4 persen dari tahun 2019 atau mencapai 4,18 ton/ha GKG pada tahun 2022 yang berdampak indeks ketahanan pangan tahun 2022 sebesar 67,59 meningkat dari tahun 2021 sebesar 66,84.
"Berkat upaya kita tersebut, capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Riau pada Juni 2023 mencapai 145,32 dan tertinggi pertama secara nasional, meningkat 43,6 persen dari capaian tahun 2019 yang baru mencapai 101,17. Sehingga, berdampak langsung kepada penurunan tingkat kemiskinan, menjadi 6,84 persen pada tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (9,57 persen). "Penurunan kemiskinan ini telah mendekati target RPJMD 2019-2024, yaitu menurunkan kemiskinan hingga 6,28 persen di tahun 2024," tandasnya.
Tulis Komentar