RIAULINK.com - DPRD Kuansing meminta Pemkab setempat meningkatkan perhatian untuk sektor pendidikan. Apalagi saat ini Pemkab hanya tanggung jawab dan wewenang pendidikan SMP dan SD saja. Poin-poin yang harus diperhatikan yakni peningkatan mutu SDM dan kesejahteraan guru, terutama sekali memperjuangkan upah yang layak untuk guru honorer. Karena, Berdasarkan prestasi dua tahun ini, dunia pendidikan di Kuansing bisa dikatakan berada di peringkat terakhir dibandingkan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kuansing, Solehudin, S.Sos menilai, Pemkab melalui  Dinas Pendidikan Kuansing belum bekerja optimal. Karena,  hampir seluruh sekolah tingkat SMP dan SD di Kuansing butuh peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer, selain juga untuk sarana dan prasarana belajar yang masih kurang. Dari peninjauan anggota DPRD di lapangan terbukti masih banyak sekolah yang tenaga pendidiknya kekurangan kesejahteraan.

"Secara umum dilapangan, masih banyak kami temukan tenaga pendidik, khususnya guru honorer di SMP dan SD di Kuansing yang berpenghasilan tidak layak, coba dipikir, bagaimana SDM mau bagus kalau kondisinya miris begitu," ujar Solehudin, seperti dilansir dari Ranahriau.com, belum lama ini di Teluk Kuantan.

Soleh melanjutkan, pengabdian guru honorer di seluruh Kuansing mestinya diapresiasi oleh pemerintah. Salah satunya dengan mengangkat menjadi honorer kontrak daerah dan memberikan gaji setara upah minimum Kabupaten. Karena, menurut dia, prestasi pendidikan akan sulit diraih jika kesejahteraan guru masih minim.

Apabila tidak diangkat kontrak keseluruhan, ia dapat memaklumi hal tersebut dikarenakan jumlah honorer yang tidak sedikit."Tetapi disisi kesejahteraan tenaga honorer, pemerintah harus memperjuangkan itu. Semoga ada jaminan yang ril dari pemerintah bagi kesejahteraan guru honorer,"ucap Soleh yang juga anggota Komisi A bidang pendidikan ini penuh harap.

DPRD, kata dia, berharap dalam anggaran tahun 2019 Dinas Pendidikan bisa menganggarkan kesejahteraan guru honorer. Dinas Pendidikan, kata dia, harus memperbanyak program yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan. Dinas itu diminta untuk mengurangi kegiatan yang hanya sejenis pelatihan dan workshop saja.

Solehudin menegaskan, pemerintah harus memperhatikan nasib guru honorer. Apalagi kenyataannya saat ini Kuansing masih membutuhkan guru honorer karena jumlah guru pegawai negeri belum mencukupi kebutuhan.

'Saat ini Upah Minimum Kuansing Rp2,8 juta, sementara gaji honorer hanya berkisar Rp300-500 ribu. Bahkan masih banyak pula yang dibayar di bawah Rp300 ribu. Upah itu sangat sedikit, jika dihitung-hitung dengan biaya hidup saat ini serba mahal. Bayangkan, pendapatan sebulan segitu bisa dapat apa?. Untuk ongkos transportasi saja saya yakin itu tidak cukup,"pungkasnya.

Sumber : Ranahriau /  Editor : Dian