PEKANBARU, RIAULINK.COM - Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat menilai Pemerintah Kota Pekanbaru tidak siap melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna memutus penyebaran Covid-19.

Hal ini terlihat dari belum adanya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal, PSBB sudah dilaksanakan selama 6 hari sejak Jumat (17/4/2020).

"Secara faktual (Pemko Pekanbaru) memang tidak siap (melaksanakan PSBB). Harusnya ketika sudah disetujui oleh pusat, Pemko Pekanbaru langsung melakukan poin di undang - undang kekarantinaan wilayah yang menyatakan bahwa harus menanggung kebutuhan dasar warga," kata Ade Hartati.

"Dan ini sudah hari keenam diberlakukan PSBB, namun tak ada bantuan yang diterima masyarakat terdampak. Bagi masyarakat penerima PKH dan penerima bantuan dari Kementerian Sosial sudah clear. Tapi di luar kategori itu kan belum," tegas anggota DPRD dapil Pekanbaru itu.

Anggota Komisi V DPRD Riau ini menambahkan, di luar kategori itu, dimana masyarkat berekonomi bawah dan rentan miskin, harus berada di dalam tanggung jawab pemerintah kota.

"PSBB Pekanbaru terkesan terburu-buru tanpa memperhatikan kehidupan ril masyarakat terdampak. Ini sudah hari keenam, tapi Pemko baru melakukan pendataan. Bagaimana validasinya. Kalau pendataan tidak clear, maka penyusunan anggaran akan berdampak, dan akan menimbulkan masalah di belakang hari," tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sumber : Cakaplah.com /