RIAULINK.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan.

PP ini sekaligus menjadi payung hukum penyelesain masalah honorer K2 (kategori dua) dan non kategori usia di atas 35 tahun.

"PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan. Bagaimana mekanisme perekrutannya akan dibahas lagi. Saya akan membahas masalah perekrutan guru honorer menjadi PPPK ini dengan Ketum PB PGRI pekan depan," ucap Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada puncak Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-73 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018).

Jokowi menyebutkan, pemerintah sudah merekrut guru CPNS sebanyak 112 ribu.

Sedangkan untuk rekrutmen guru honorer harus disesuaikan dengan dana APBN dan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya perhatikan masalah guru tapi semua harus ikuti aturan. Saya akan ajak ketum PB PGRI untuk membahas ini," katanya.

Sementara Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan, mekanisme PPPK akan dibuat lebih mudah untuk guru honorer di atas usia 35 tahun.

Salah satu kemudahannya adalah tesnya hanya sekali sepanjang mereka mengabdi.

"Saya akan membahas ini nanti dan akan meminta agar mekanismenya dibuat lebih mudah. Intinya PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang. Yang usia di bawah 35 tahun bisa diangkat CPNS sedangkan di atas 35 menjadi PPPK," tuturnya.

Unifah menerangkan, saat ini ada kekurangan 735 ribu guru yang akan diselesaikan bertahap.

Bila diangkat tiap tahun 100 ribu per tahun, berarti tujuh tahun masalah guru baru selesai.

"Ini waktu yang cukup lama sehingga masih akan dibahas formulasinya," katanya. 

Sumber : Tribunnews /  Editor : Mok