RIAULINK.COM - Bicara mengenai program-program perekonomian pada era orde baru, tak lepas dari beberapa kejadian penting. Dimulai ketika Soeharto dilantik menjadi Presiden menggantikan Sukarno pada 1967. Pada saat itu disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi. Sebelum peralihan tongkat kepemimpinan memang tengah terjadi gejolak perekonomian.

Pemerintah Orde Lama tak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya sempat terjadi meroketnya inflasi (hiperinflasi) yang mencapai 635% pada 1966.

Dengan berbagai kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu meredam hiper inflasi itu. Franciscus Xaverius Seda (Menteri Keuangan 1966-1968) menjadi aktor utama dari upaya menekan inflasi menjadi 112%.

Frans mengatasi permasalahan ekonomi saat itu dengan cara menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Hal itu untuk meredam imbas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang rajin mencetak uang.

Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru terbilang berhasil saat itu. Ekonomi RI mulai stabil.

Salah satu vitamin dari sembuhnya perekonomian ketika RI di bawah pimpinan Soeharto adalah berkat utang-utang dari luar negeri khususnya dari negara-negara blok barat. Soeharto memang berbeda dengan Sukarno yang melawan blok barat dan lebih memilih blok timur (Rusia dan China).

Sukarno juga memutuskan agar Indonesia keluar dari keanggotaan lembaga pemberi utang dunia alias International Monetary Fund (IMF) pada 1965 karena permasalahan politik dengan blok barat. Namun setelah Soeharto berkuasa, Indonesia kembali bergabung dengan IMF pada 1967.

Kedekatan Soeharto dengan blok barat semakin jelas setelah keterbentukan Inter-Govermental Group on Indonesia (IGGI). Melansir catatan USAID/Indonesia September 1972, Rabu (21/11/2018), grup tersebut dibentuk untuk memberikan bantuan kepada Indonesia yang tengah melakukan stabilisasi.

IGGI sendiri bersisi beberapa negara seperti AS, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Prancia, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris. World Bank (WB), IMF, dan Asian Development Bank (ADB) juga termasuk dalam anggota IGGI.

Program stabilisasi ekonomi oleh Orde Baru pun berhasil. Namun bantuan utang dari IGGI tak berhenti. Para pendonor sepakat untuk mengubah penekanan bantuan dari untuk stabilisasi menjadi rehabilitasi dan pembangunan.

Total bantuan yang diberikan anggota-anggota IGGI dalam kurun waktu 1967-1970 sekitar US$ 1,04 miliar.

Indonesia kala itu juga mendapatkan bantuan utang langsung dari AS yang masuk ke dalam beberapa program seperti pengembangan komoditas agrikultur dan lainnya. Total bantuan yang diberikan dari 1966-1972 mencapai US$ 1,03 miliar.

Pada masa pengembangan pemerintah era Orde Baru juga berhasil dengan membuka selebar-lebarnya investasi bagi investor asing. 

Dengan memanfaatkan upah buruh yang murah, pemerintah Orde Baru mencoba untuk menarik investor asing. Investor asing juga masuk ke sektor pertanian dengan memproduksi pupuk kimia dan pestisida.

Sumber : detik.com /  Editor : Redaksi