RIAULINK. COM -Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu menyayangkan cara Badan Intelijen Negara (BIN), yang secara terang-terangan mengumumkan soal masjid-masjid yang terindikasi terpapar konten radikalisme. Menurutnya, hal itu kurang tepat, karena laporan BIN seharusnya disampaikan kepada presiden bukan ke masyarakat umum.

"BIN kurang kerjaan mengumumkan hal ihwal dan masalah yang semestinya dilaporkan ke presiden dan dikerjakan diselesaikan pemerintah," katanya kepada wartawan, Kamis (22/11).

Menurut politikus Demokrat ini, semestinya BIN melaporkan kepada usernya yakni presiden. Kemudian presiden yang melakukan langkah nyata antisipatif untuk meredam dan menyadarkan pengelola masjid yang terindikasi tersebut.

Khatibul menyebut persoalan ini bukan karena publik tidak percaya laporan BIN tersebut. Ia pun percaya hasil laporan BIN tersebut, namun caranya bukan disampaikan ke publik seperti kemarin. Karena banyak faktor yang mengakibatkan kelompok-kelompok tertentu terpapar paham radikal.

"Bisa jadi akibat dari ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik. Atau akibat ketimpangan sosial yang terlalu jauh, karena dominasi ekonomi digenggaman kelompok tertentu, diatas kelompok mayoritas yang terabaikan," jelasnya.

Khatibul melihat akibat dari cara BIN mengumumkan laporan tersebut ke publik, saat ini muncul keresahan di masyarakat. "BIN bikin takut masyarakat dengan menyebarkan info yang bukan untuk konsumsi mereka," ujar Khatibul mengingatkan.

Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Arief Tugiman mengungkapkan ada 41 masjid di kementerian dan lembaga yang terpapar paham radikalisme. Hal ini dia sampaikannya dalam diskusi Peran Ormas Islam Dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Sabtu (17/11) lalu. Arief menjelaskan, 41 masjid itu terdiri dari 11 masjid kementerian, 11 masjid di lembaga dan 21 masjid BUMN.

  Dari data ini, Arief menjelaskan jika ada tujuh masjid dengan paparan radikalisme kategori rendah, 17 masjid terpapar radikalisme kategori sedang dan 17 masjid terpapar radikalisme kategori tinggi. Arief mengakui mendapatkan hasil survei itu dari Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU). Namun kini pengungkapan hasil survei terhadap 41 masjid itu menjadi polemik

Sumber : REPUBLIKA.co. id /  Editor : Novia