DUMAI, RIAULINK.COM - Memasuki usia ke 51, banyak proses panjang yang sudah dilalui oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, salah satunya dengan peralihan nama. 

BPJS sendiri terbentuk sejak 1968 silam yang dulunya bernama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) kemudian beralih status menjadi Asuransi Kesehatan (Askes) yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero) melalui peraturan pemerintah (PP)  nomor 6 tahun 1992.

Namun sesuai undang-undang (UU) nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, nama Askes pun berubah menjadi BPJS Kesehatan tepatnya pada tanggal 1 Januari 2014.
BPJS Kesehatan yang  mempunyai badan hukum publik (BHP) bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersinggungan langsung dengan presiden.

Di awal berdirinya, jaminan kesehatan ini memang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri kini menjelma menjadi badan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Adapun jenis kepesertaan dari program BPJS Kesehatan itu sendiri diantaranya BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dimana peserta tidak membayar iuran setiap bulan karena semua ditanggung pemerintah. BPJS Non PBI dimana peserta diwajibkan membayar setiap bulan dan dibebankan kepada peserta.

Selanjutnya, BPJS Non Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, peserta didaftarkan oleh perusahaan tempat ia bekerja sehingga iurannya per bulan ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lagi oleh peserta.

Kemudian BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, biasanya diperuntukkan bagi warga negara asing (WNA), pekerja asing yang bekerja di Indonesia selama enam bulan, wajib menjadi peserta dengan membiayai seluruh anggota keluarganya namun tanpa dibiayai perusahaan mereka bernaung.

Sedangkan BPJS PBPU atau yang disebut sektor mandiri, peserta dari sektor ini mempunyai kewajiban untuk membayar iurannya secara mandiri karena bukan tergolong sebagai pekerja yang bukan menerima upah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Dumai, Nora Duita Manurung mengaku kepada riaulink.com di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019) mengaku khusus untuk sektor PBPU, banyak masyarakat yang menunggak sehingga pihaknya melakukan inovasi dengan cara melalui telecollecting.

“Sistem telecollecting dilakukan oleh staf penagihan dengan cara kontak langsung kepada peserta untuk menginformasikan tagihan iuran JKN melalui sambungan telepon atau telepon seluler,”ungkapnya.

“Lalu staf kami juga bekerjasama kader JKN guna melakukan kolektabilitas iuran, pendaftaran peserta, dan terutama sebagai wadah informasi langsung bagi masyarakat,"paparnya menjelaskan.

Menurutnya, kiat yang dilakukannya tersebut cukup berhasil, banyak iuran yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

“Sehingga patut kita berikan penghargaan atas pencapaian yang telah dilakukan,”sebutnya.

Untuk itu, pas bertepatan dengan HUT BPJS Kesehatan ke 51 beberapa waktu lalu, dua kader JKN KC Dumai terbaik mendapatkan penghargaan dari kader di sejumlah provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi.

“Mereka adalah Susy Sarjati yang menempati peringkat pertama, dan Dora Salvia diperingkat kedua,”timpalnya tersebut. 

Ia pun tak lupa mengucapkan rasa terimakasihnya kepada dua kader terabaik itu.
“Karena sampai detik ini masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat membantu program JKN-KIS (Kartu Indoensia Sehat),”tutupnya.

Di lain kesempatan, Dora Salvia cukup bangga atas pencapaian yang dilakukannya. Kepada media ini dirinya cukup bersemangat bisa menjadi bagian dari BPJS Kes KC Dumai. Pasalnya sesuai dengan slogan kantor yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Dumai Kota, “Dengan Gotong-royong semua tertolong”, ia siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. 

“Dan saya pun sangat berterimakasih kepada BPJS Kes hingga detik ini masih memberikan kepercayaannya kepada kami untuk membantu JKN-KIS ini,”kata Dora.

Senada disampaikan Susy, apa yang dilakukannya selama ini bukan untuk menguntungkan diri senditi sebagai Kader JKN-KIS.

“Namunsebagai motivasi diri untuk menolong sesama, maka alasan itulah saya mau bergabung sebagai kader dari tahun 2017,”ungkap dia.

"Dan Alhamdulillah, pada tahun ini saya menjadi pengumpul iuran tertinggi diantara kader lainnya yang mengabdi, sehingga saya diberikan rewards oleh BPJS Kesehatan,”tuturnya lagi. 

“Tentunya hal tersebut dapat tercapai karena cara-cara jitu yang harus diterapkan dalam mendekatkandiri kepada masyarakat agar mereka mau membayar dan juga mendaftarkan dirinya dalam Program JKN-KIS,"terang Susy Kader JKN wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis.

Hingga saat ini BPJS Kesehatan Cabang Dumai memiliki sebanyak 15 Kader JKN-KIS, yang tersebar di wilayah Dumai (tiga orang), Bengkalis (lima), Rohil (empat), dan Siak (tiga). Bagi masyarakat dapat mengenali Kader JKN dengan ciri-ciri menggunakan Id Card kader JKN dan aparatus Kader JKN. (Khallila Dafri)