RIAULINK.com - Sebanyak 31 pekerja trans papua tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Setara Institue mengutuk peristiwa tersebut dan meminta sejumlah pihak agar tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan tewasnya pekerja Trans Papua itu.

"Setara mengutuk pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih. Tindakan tersebut tidak saja inhuman atau tidak manusiawi, namun juga memberikan efek domino rasa takut di kalangan pekerja dan warga, sehingga dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla," kata Ketua Setara Institute Hendardi, dari keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (5/12/2018).

Hendardi juga mengingatkan kepada sejumlah pihak agar tidak mempolitisasi kasus penembakan yang menewaskan pekerja tersebut. Dia meminta sejumlah pihak memberikan dukungan kepada aparat yang bertugas di lapangan.

"Dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut. Sebaliknya, seluruh elit politik kita harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan," ucapnya.

Selain itu, dia meminta kasus ini ditangani seirus oleh aparat, mengingat jumlah korban tewas yang lumayan banyak. Petugas di lapangan juga diminta waspada dan jangan mengambil langkah berlebihan agar tidak memperburuk situasi keamana sekitar Papua.

"Kita juga mesti mengingatkan kepada aparat keamanan, baik sipil maupun militer, untuk tetap bertindak proporsional menggunakan pendekatan sipil berbasis sistem hukum pidana dalam menangani kasus pembununan terhadap pekerja kolosal tersebut. Aparat hendaknya tidak mengambil langkah berlebihan yang dapat memperburuk situasi keamanan, baik aktual maupun persepsional di Papua yang secara umum dalam beberapa tahun belakangan ini relatif terkendali," tulis Hendardi.

Hendardi meminta agar Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. 

Terakhir, Hendardi menyebut Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) diminta untuk mencari solusi agar masalah politik di Papua cepat selesai. Sebab, jika tidak cepat diselsaikan perlawanana KKB di Papua akan ters meningkat.

"Terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespons secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan KKB pasti meningkat. 

Sumber : DetikNews /  Editor : Novia