KUANSING, RIAULINK.COM - Walau tidak ada  APBD - P Kuansing, pelaksanaan pelantikan para kepala desa terpilih tetap dapat di laksanakan dengan penuh khidmat.

Kepala Dinas Sosial  Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuantan Singingi Napisman,S.Sos M.Si melalui Kepala bidang  PMD Arta Melia, SSTP kepada wartawan mengungkapkan, "  memang tidak ada anggaran untuk pelantikan itu, tadinya diusulkan di APBD - P Kuansing tahun 2019. Namun gagal di syahkan," ungkap Arta Melia wanita yang pernah menjabat camat Gunung Toar itu.

Kendati tidak ada anggaran, berkat kerjasama semua unsur, Dinas dan para  Camat bersama para kepala desa dan BPD,  prosesi pelantikan kades tetap terlaksana dengan penuh khidmat," ujar Arta Melia kepada wartawan di Teluk Kuantan Jumat (13/12/2019).

Namun dibalik itu, Arta Melia menyayangkan, adanya pemberitaan tentang  pungutan biaya kepada para kades terpilih untuk pelantikan. Bahkan menyebutkan para kades terbebani dengan adanya pungutan tersebut," sesal nya.

" Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat desa  Kuansing tidak pernah melakukan pungutan biaya untuk pelantikan Kades tersebut, dan para kades tidak ada yang menyampaikan keluhannya kepada saya," katanya.

Terkait hal itu, awak media riaulink.com  menkonfirmasi kebenaran informasi Kabid PMD Dinsos PMD  tersebut kepada salah seorang kades terpilih, Fikri kepala desa koto Simandolak Kecamatan Benai Jumat (13/12/2019) melalui sambungan telepon seluler.

Dikatakan Fikri, Kami para Kades di Kecamatan Benai memang tidak ada di pungut anggaran untuk pelantikan. Namun demikian kepala desa terpilih dengan kesadaran membantu  konsumsi masyarakat yang datang  dari desa masing -  masing, " ucap Fikri kades terpilih desa Koto Simandolak.

Ditempat terpisah, camat Sentajo Raya Herman Susilo, S.Sos M.Si  ketika di konfirmasi melalui sambungan telepon selulernya juga mengatakan, "Tidak ada pungutan untuk acara pelantikan kades tersebut. Walau anggaran untuk pelantikan Kades di Kecamatan  tidak ada, namun  pelantikan tetap kita laksanakan dengan baik, setelah sebelumnya dilakukan Musyawarah dengan unsur terkait dan para kades ," jelas Herman Susilo. (Ijk)