BENGKALIS, RIAULINK.COM - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), Selasa (5/11/2019).

Pencanangan zona integritas ini berlangsung di aula pertemuan KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis dihadiri seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bengkalis. Pencanangan zona integritas WBK-WBBM ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan  Seketariat Daerah Kabupaten Bengkalis Hj Umi Kalsum.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Timmy Prasetya Hermianto, SSos., Kapolres Bengkalis diwakili Kabag Ops Polres Bengkalis Kompol Yuliusman, Kepala Imigrasi Bengkalis Toto Suryanto dan seluruh stakeholder, mulai dari organisasi profesi pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis serta organisasi kemasyarakatan.

“Kami sangat mendukung upaya bea cukai dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani ini. Semoga bisa terwujud sesuai apa yang kita cita-citakan secara bersama-sama. Saya mengajak, agar seluruh stakeholder bisa berjabat tangan untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis negeri yang maju dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” ungkap Hj Umi Kalsum yang membacakan sambutan resmi Bupati Bengkalis.

Sementara itu, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis Moch Munif dalam sambutannya mengutarakan, hari ini KPPBC butuh dukungan dari seluruh stakeholder, untuk menjadikan pelayanan KPPBC yang bebas dari korupsi. Sebab, zona integritas WBK dan WBBM ini merujuk pada surat keputusan menteri kuangan.

Menurut Munif, KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis salah satu lembaga diwilayah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Riau.

“Zona integritas ini sesuai keputusan menteri keuangan, bahwa seluruh kantor dibawah menteri keuangan, di Tahun 2020 wajib sudah harus wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sehingga startnya adalah zona integritas ini. Kita harapkan seluruh pegawai berkomitmen untuk melaksanakannya, termasuk juga pengguna jasa serta stakeholder yang lain, baik dari pemerintah daerah, Polri, TNI serta lembaga lainnya, untuk mendukung kami,” kata Munif.

Disinggung soal sarana pendukung, Munif mengutarakan, sejauh ini untuk sarana pendukung sudah dibenahi, sehingga para stakeholder dan penguna jasa itu merasa nyaman. 

“Sarana dan prasarana di dalam kantor sudah mulai kita benahi, sehingga stakeholder dan pengguna jasa itu merasa nyaman,” katanya.

 Editor : Ryan YV