RIAULINK.com - Kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan terjadinya kerusuhan selama beberapa pekan di Prancis ditunda penerapannya selama enam bulan. Keputusan itu diumumkan Perdana Menteri Prancis Edouardo Philippe dalam siaran televisi setempat. 

Dilansir dari BBC, Rabu 5 Desember 2018, protes terkait BBM tersebut diketahui melanda kota-kota besar di Prancis. Protes yang dilakukan oleh gerakan Rompi Kuning itu, diketahui telah mengakibatkan banyak kerusakan dan berlangsung selama tiga pekan terakhir. 

Tidak hanya kerusakan secara material, empat orang pun diketahui tewas dalam kerusuhan tersebut. 

Philippe mengatakan, kebijakan pajak karbon BBM yang direncanakan diterapkan Januari 2019 itu ditangguhkan untuk dikaji dan konsultasi publik. Rencana kenaikan harga gas dan listrik di musim dingin serta aturan tes emisi kendaraan juga akan ditunda. 

Keputusan ini dibuat meskipun sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Marcon mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut bakal diterapkan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan memenuhi target pengurangan defisit anggaran. 

Sumber : VIVA.co.id /  Editor : Dian