PEKANBARU, RIAULINK.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau berupaya meningkatkan perluasan akses dan mengintensifkan pelayanan KB di tempat praktik mandiri bidan, guna menurunkan angka kebutuhan ber-KB masyarakat yang tidak terlayani (unmet need).

"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 salah satu tugas BKKBN adalah Keluarga Berencana dan sesuai Renstra 2020-2024 ada beberapa variabel yang berkaitan langsung dengan pelayanan KB, di antaranya pencapaian TFR, pencapaian MCPR, serta penurunan unmet need.," kata Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan, selama dua hari ini seluruh kegiatan perluasan akses dan mengintensifikasi pelayanan KB di tempat praktik mandiri bidan sudah digelar dengan harapan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting bisa tercapai.

Agenda ini, katanya lagi, sekaligus bisa meningkatkan pencapaian peserta KB yang mengacu kepada kualitas pelayanan KB yang sesuai standar dan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di kabupaten/kota.

"Karena itu, saya mengapresiasi ibu Bidan dan OPD KB se-Riau, alhamdulillah daerah ini sudah menunjukkan progres yang cukup baik dimana Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya sekarang sudah mencapai 2,26 persen," katanya.

Selain itu cakupan mCPR atau persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan metode KB modern sudah diangka 56 persen, dan unmet need Riau dari 35 persen sekarang sudah turun menjadi 19 persen.

"Capaian itu semua adalah berkat kerja keras ibu Bidan yang selalu setia dengan mottonya 'dimana ada KB di sana ada bidan, dimana ada bidan di sana ada KB," kata Mardalena.

Mardalena berharap bagi praktek mandiri bidan yang belum berjejaring bisa di K0/diregister, karena praktik mandiri bidan yang sudah teregister masuk ke New Siga, dan praktek mandiri bidan bisa mendapatkan alat kontrasepsi (alkon) dari BKKBN melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota.

Karena itu, katanya, harapan BKBBN Riau semua akseptor dan calon akseptor bisa terlayani dan tentu tidak ada keluhan praktek mandiri bidan tidak mempunyai stok alkon.

"Melalui kegiatan perluasan akses pelayanan KB ini semoga dapat meningkatkan pelayanan KB sesuai target 184 ribu peserta bisa terlayani dengan baik sembari itu tetap memaksimalkan pelaporan. Jelang 21 April 2023 peringatan Hari Kartini, Riau juga akan menggelar pelayanan KB serentak secara nasional itu," kata Mardalena.

Semakin banyak peserta yang mendapatkan pelayanan ber-KB maka erat kaitannya dalam upaya menurunkan prevalensi tengkes, yang berhubungan dengan imbau 4T yakni (tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, tidak terlalu dekat melahirkan).

Untuk imbauan 4T itu maka pasangan usia subut harus memakai salah satu alkon modern dengan harapan kasus stunting tidak bertambah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Provinsi Riau sudah diangka 17 persen, semoga melalui pelayanan KB juga dapat menurunkan stunting pada 2023.