INHIL, RIAULINK.COM - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih menjadi perihal yang butuh perhatian lebih hingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dan Unsur Forkopimda Inhil untuk menanggulangi masalah karhutla.

Untuk itu, Pemkab Inhil menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam rangka karhutla dan isu-isu aktual lainnya.

Bertempat di Aula Lantai V Kantor Bupati Inhil, rapat dipimpin oleh Bupati Inhil Drs HM Wardan MP didampingi Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Selasa (22/10/2019) petang.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Inhil, Perwakilan Kodim 0314/ Inhil, Kapolres Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Perwakilan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Inhil, Kepala Pertamina, dan sejumlah Kepala Bagian di Lingkungan Setda Inhil.

Bupati mengatakan, akibat karhutla, menjadikan Provinsi Riau terkenal akan asapnya. Bahkan terjadi penundaan keberangkatan pesawat akibat karhutla.  Karhutla terjadi di Inhil sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.

"Kemarin kita melakukan pantauan melalui udara lagi, itu berdasarkan pantauan satelit banyak titik api, tapi setelah kita melihat langsung ternyata tidak ada titik api hanya sisa sisa asapnya. Kebakaran terparah terjadi di bulan Agustus-Oktober dengan titik api 157. Paling parah di bulan September terdapat 1604 titik," terang Bupati.

Beberapa waktu lalu, inbuhnya, Gubernur bersama Bupati/ Walikota dan Unsur Forkipimda daerah rawan karhutla diundang ke Istana Negara oleh Presiden RI.

"Salah satu penekanan beliau adalah masalah karhutla. Malahan beliau mengatakan akan mencopot pangdam, kapolres, bahkan bupati dan gubernur kalau bisa dicopot, tapi gubernur dan bupati dipilih oleh rakyat," paparnya.

Bupati menyebutkan pada intinya kebakaran tahun ini terjadi akibat kelalaian, dan untuk ke depannya harus dilakukan antisipasi, melalui instansi terkait ia menginstruksikan agar menyusun program untuk penanggulangan karhutla.

"Ada usulan dari DMIJ untuk membuat posko. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kita antisipasi, jangan terjadi kelalaian lagi," tegasnya.

Kepala BPBD Inhil mengaku karhutla tahun ini adalah yang terluas dengan jangka waktu terpanjang.

"Gubernur Riau telah menetapkan SK siaga darurat yabg diinstruksikan kepada seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Riau, dan kita telah melaksanakan instruksi tersebut" tuturnya.

Diutarakannya ada tahun 2018 hanya 10 kecamatan dianggap rawan karhutla di Kabupaten Inhil, tapi di tahun 2019, 20 kecamatan ditetapkan sebagai daerah rawan karhutla.

"Malahan di Tembilahan Kota saja selama seminggu mengalami kebakaran hutan. Sebabnya masyarakat yang membakar kadang sudah menunggu dan memadamkan, tapi malam hari kena angin akhirnya api membesar lagi. Kemudian sistem peringatan dini yang mengandalkan satelit kurang akurat, kadang sudah besar baru terdeteksi," urai Kepala BPBD Inhil.

Selain itu, penyebab karhutla yangbkian parah adalah sumber air yang jauh dan sulit diakses, pemilik kebun berdomisili di luar Inhil, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor ketika ada titik api.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemkab di antaranya:
1. Melakukan sosialisasi karhutla kepada masyarakat dan perusahaan
2. Pemasangan baleho himbauan waspada bencana karhutla
3. Patroli udara
4. Surat edaran dari Bupati kepada seluruh Kecamatan dan Desa/ Kelurahan untuk waspada karhutla
5. Pemkab Inhil telah menyediakan sarana dan prasarana pemadaman karhutla

Sementara itu, Wakil Bupati Inhil mengungkapkan akan memanggil seluruh Camat dalam waktu dekat untuk membahas tentang peralatan BPBD di kecamatan-kecamatan.

Selain karhutla, dalam rapat juga dibahas tentang kelanjutan pembangunan perpustakaan yang terbengkalai, dan kelangkaan BBM yang menjadi isu aktual di Inhil dewasa ini.

Di akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan berita acara pembahasan kedudukan pengembangan gedung perpustakaan Kabupaten Inhil antara Pihak Instansi terkait dengan Bupati, Wakil Bupati, serta Unsur Forkopimda.