RIAULINK.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin tidak sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang akan menjewer Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir jika membebaskan pilihan politik warga Muhammadiyah di Pilpres 2019

Menurut Wakil Ketua TKN Arsul Sani, PP Muhammadiyah sejatinya netral dalam politik praktis.

"Kami sangat menghormati sikap PP Muhammadiyah yang menjaga sikap politiknya itu pada tataran high politik, politik kebangsaan. Bukan politik praktis," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/11).

Arsul mengaku tidak mempermasalahkan jika warga Muhammadiyah mendukung salah satu pasangan calon di pilpres. Namun, ia menyebut dukungan itu tidak serta merta membawa nama organisasi.

Menurut Arsul, netralitas PP Muhammadiyah sudah seharusnya dipertahankan untuk menjaga kualitas politik ormas Islam itu. 

"Kalau meminta katakanlah Ketum PP Muhammadiyah atas nama Muhammadiyah untuk bersikap kepada capres-cawapres tertentu, apakah ke Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo menurut saya ya itu problemnya," ujar dia.

Arsul mengingatkan semua pihak tidak menurunkan level politik Muhammadiyah untuk kepentingan sesaat, seperti pilpres. Hal itu, kata dia, akan mendegradasi Muhammadiyah secara poltik.

"Jangan karena demi kepentingan sesaat pilpres, sekali lagi baik kepentingan Pak Jokowi-Maruf Amin atau Pak Prabowo-Sandi kemudian Muhammadiyah-nya terdegradasi," ujar Arsul.

Sebelumnya, Amien Rais menyatakan tidak setuju kepada Haedar Nasir bila Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memberi kebebasan bagi warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihan pada Pilpres 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).

Menurut Amien, sikap pimpinan Muhammadiyah yang menyerahkan kepada kadernya untuk memilih capres masing-masing, bukan fatwa.
 

Sumber : CNNIndonesia /  Editor : Novia