RIAULINK.COM - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku percaya diri dengan prospek kestabilan ekonomiTanah Air dalam lima tahun ke depan. Penyebabnya adalah koalisi yang dimiliki pemerintahan Jokowi di parlemen. 

Mereka menilai koalisi partai pendukung Jokowi di parlemen yang menguasai sekitar 60 persen kursi di parlemen cukup kuat untuk mendukung program kerja pemerintahan Jokowi. 

Keyakinan diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani ketika memenuhi undangan dari kepala negara di Istana Merdeka pada Rabu (12/6). Menurutnya, dunia usaha optimistis karena kemenangan Jokowi menandakan akan ada kesinambungan terhadap kebijakan dan program pemerintah ke depan. 

Kesinambungan tersebut membuat pengusaha yakin ada kepastian terkait kebijakan yang sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah bagi para pengusaha. Baginya, kepastian merupakan fondasi awal bagi kelangsungan bisnis dan investasi ke depan. 

"Modal utama ekonomi bisa berjalan adalah kestabilan pemerintahan. Ada konsistensi kebijakan ke depan dengan pemerintahan yang berkelanjutan," ucap Rosan. 

Lebih lanjut, menurutnya, kepastian kebijakan akan mendapat dukungan pula dari parlemen. Apalagi, calon presiden petahana itu berhasil menguasai sekitar 60 persen kursi pejabat parlemen di pemerintahan mendatang. 

"Ini akan sangat solid. Alhamdulillah lebih dari 60 persen [koalisi] presiden itu juga jadi hal yang positif bagi dunia usaha," katanya. 

Di sisi lain, Rosan menilai kestabilan ekonomi Indonesia sangat mungkin tercipta dalam lima tahun ke depan karena sebenarnya telah dibuktikan oleh pemerintahan Kabinet Kerja. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setidaknya bisa bertahan di kisaran 5 persen, meski diterpa berbagai sentimen dari ekonomi global. 

Selain itu, Indonesia belum lama ini juga berhasil mendapat kenaikan peringkat surat utang dari lembaga pemeringkat internasional, S&P. "Kebijakan makro dan mikro juga dipuji oleh banyak negara. Momentumnya sudah dibangun, tinggal didorong lebih cepat," tuturnya. 

Kendati begitu, penetapan kemenangan Jokowi sebagai presiden terpilih untuk periode 2019-2024 sejatinya belum dilakukan. Hal ini lantaran kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan gugatan kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 baru akan digelar pada Jumat (14/6) mendatang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

 

Sumber : CNNIndonesia.com /