Ekonomi

Pemerintah Serap 2.542 Ton Karet untuk Benahi Jalan Nasional

Ilustrasi perbaikan jalan. (Foto: Istimewa)

RIAULINK.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memanfaatkan karet alam pada campuran aspal sebanyak 2.542,2 ton untuk perbaikan atau penambalan jalan nasional sepanjang 65,8 kilometer (km) pada 2019. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penyerapan karet dalam negeri.

"Aspal karet ini lebih baik, fleksibel, dan lebih awet," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Rabu (6/3).

Basuki mengungkapkan karet alam dalam bentuk butiran (crumb rubber) bisa mensubstitusi sekitar 7 persen penggunaan aspal. Selama ini, aspal karet belum banyak digunakan karena pasokan karet butiran belum banyak tersedia di industri. 

Namun, untuk meningkatkan penyerapan karet, Kementerian PUPR telah melakukan uji coba penerapan aspal karet pada jalan nasional sejak tahun lalu. Hingga saat ini, panjang jalan yang menggunakan aspal karet baru berkisar 10 km.

Untuk menyerap karet alam tersebut, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sekitar Rp40 miliar.

Basuki mengakui biaya pembangunan jalan menggunakan aspal karet lebih mahal sekitar 10 persen dibandingkan aspal biasa. Namun, harga yang lebih mahal tersebut terkompensasi oleh kualitas jalan yang lebih baik dan penyerapan karet nasional yang meningkat. 

Ke depan, pemerintah pusat mendorong penggunaan aspel karet untuk jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Terlebih, Kementerian PUPR telah menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penggunaan aspal karet. Saat ini, panjang jalan daerah mencapai berkisar 500 ribu km. 

"Dana (perbaikan jalan daerah) saya usulkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk jalan. Kami sudah menyiapkan NSPM untuk penggunaan aspal karet," ujarnya.

Dalam pertemuan Komite Khusus Tingkat Menteri Konsul Karet Tripartit Internasional (ITRC) pada bulan lalu, Indonesia menyepakati upaya peningkatan penyerapan karet di dalam negeri (Demand Promotion Scheme/DPS) sebagai solusi jangka menengah untuk menjaga harga karet. Selain Indonesia, ITRC juga beranggotakan negara produsen karet lainnya yaitu Thailand dan Malaysia.