Ekonomi

Izin Kilang Sagu di Meranti Terganjal RTRW

MERANTI, RIAULINK.COM - Sampai saat ini Kabupaten Kepulauan Meranti ada 87 kilang sagu yang beroperasi. Walaupun demikian belum keseluruhan kilang sagu tersebut memiliki izin.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan M.Si belum lama ini mengatakan bahwa hal ini masih terkendala dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kepulauan Meranti yang belum ada hingga saat ini.

"Masih terkendala tata ruang, karena tata ruang di Meranti 73 persen masuk dalam kawasan hutan, hanya 7 persen yang bisa dibangun," ujar Bupati.

Dikatakan Bupati saat ini sedang berupaya agar seluruh kilang sagu yang ada di Kepulauan Meranti bisa memiliki izin.

"Kita sedang mau kasi izin (kilang sagu) semua. Izin terus masuk semua ada empat sampai lima lagi yang sedang kita urus," ujar Bupati.

Dikatakan Bupati kendala hingga masih adanya kilang sagu yang tidak memiliki izin karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. "Selama ini sosialisasi aturannya kan kurang, karena rata-ratakan kilang-kilang sagu bangunnya di dalam hutan, yang mungkin tak tertangkap radar," kata Bupati.

Dikatakan Bupati saat ini dengan menggeliatnya perhatian pemerintah dan masyarakat akan sagu, saat ini kesadaran seluruh stake holder semakin tinggi untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan Kepulauan Meranti ini.

"Setelah sagu kita ini Booming baru keluar semua, dulukan sagu ini tidak ada perhatian sama sekali," tutur Bupati.

Hal ini juga dikatakan Bupati membuat Indikasi Geografis (IG) Sagu di Kepulauan Meranti menjadi hal yang dianggap tidak penting selama ini. "Pengolahannya juga ala kampung, sehingga IG juga tidak muncul, ini yang mau kita kembangkan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Dedi Yuhara Lubis saat dikonfirmasi Wartawan Riaulink.com lewat Pesan WhatsApp nya menyoroti adanya panglong arang dan kilang sagu yang beroperasi di wilayah Kepulauan Meranti belum memiliki izin.

Padahal, menurut Dedi, dengan banyaknya panglong arang dan kilang sagu beroperasi di Kepulauan Meranti bisa memperkuat perekonomian daerah dan masyarakat dan upaya menambah penerimaan pajak daerah.

"Kalau memang demikian adanya, kita minta kepada DPMPTSP-TK segera berkoordinasi dengan instansi atau OPD terkait untuk menindaklanjutinya. Kita mau semua panglong arang dan kilang sagu yang beroperasi memiliki izin," ungkap Dedi.

Selanjutnya, Dedi berharap setiap panglong arang dan kilang sagu harus memperhatikan upah dan kesehatan para pekerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

"Kita harap program dan kegiatan yang masih menjadi pekerjaan rumah dan belum terealisasi di DPMPTSP-TK bisa secepatnya terealisasi. Karena kami lihat masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan segera," pungkasnya. (Aldo)