Metropolis

Tolak Penetapan UMK 2020, Kamiparho Gelar Unjuk Rasa di Mapolres dan Disnakertrans Dumai

Keterangan foto : Ketua KSBI Kamiparho Kota Dumai, Hasrizal saat berorasi di depan kantor Disnakertrans Kota Dumai tolak penetepan UMK 2020.(foto Wadi)

DUMAI, RIAULINK.COM - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) Makanan dan Minuman Pariwisata dan Hotel (Kamiparho) akan melaporkan seluruh pihak Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai.

Dimulai dari Hamdan Kamal selaku  mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Dumai yang termasuk anggota DPK, atas dugaan pelanggaran regulasi peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tantang buruh upah minimum kota (UMK).

Kemudian Ruslan selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (Aspindo), sebab disinyalir seluruh DPK bermain mata saat melakukan penetapan UMK Dumai tahun 2020.
 
Mereka juga menuding antara DPK dan Aspindo sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan demi menyepakati UMK tersebut.

Keluhan massa ini disampaikan mereka di depan Mapolres Kota Dumai termasuk di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disanakertrans) Kota Dumai, Senin (18/11/2019).

Dikatakan Hasrizal, Ketua KSBI Kamiparho Kota Dumai dalam orasinya, seharusnya berdasarkan regulasi PP 78 tadi secara nasional untuk kenaikan UMK harus sebesar 8,51 persen bukan, sementara DPK Dumai menetapkan kenaikan upah sebesar 5,4 persen.

"Tentu saja di sini terlihat jika semua pihak terakit ada main mata dalam menentukan UMK tersebut,"teriak Hasrizal tidak terima.

"Jadi kita menuntut DPK untuk membatalkan penetapan UMK itu dan mengikuti regulasi berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan,"pintanya tegas.

Menurut dia, ketetapan UMK tersebut merupakan cacat hukum dan ilegal. Ia juga menyebutkan kesepakatan ilegal itu dilakukan setelah pihak terkait melakukan pertemuan beberapa kali di luar Kota Dumai. 

"Mereka sudah melakukan pertemuan beberapa kali, mulai dari Tanjung Pinang dilanjutkan ke Batam (Provinsi Kepulauan Riau) dan baru- baru ini di Hotel Furaya Pekanbaru,"terang salah satu wakil rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menerangkan.
 
"Melalui pelaporan kepada polisi ini dan pengaduan kita ke Disanakertrans secara terbuka ini karena ada dugaan main mata dengan perusahaan makanya kita buat pelaporan secara tertulis papar dia.

"Kita juga akan membuat pelaporan berdasarkan prosedur yang berlaku. Sain itu kami juga punya bukti adanya dugaan permainan di antara mereka (DPK, Apsindo dan perusahaan). Kemudian kita akan menyerahkan kepada pihak polisi untuk penyidikan lebih lanjut,"katanya.

Ditambahkannya, seluruh pihak DPK merupakan pejabat recehan. "Karena ketika diberikan fasilitas dan jalan-jalan luar kota mereka bisa terima padahal yang mereka langgara adalah peraturan pemerintah,"sebut dia.

Diungkapkannya ada sekiranya Rp24 miliar uang yang hilang akibat selisih nilai uang gaji buruh paska penetapan UMK ini," lanjutnya.

Dia berjanji, jika perjuangan mereka akan dilanjutkan ke Pemprov Riau, begitu juga kalau tak ada tanggapan, pihaknya akan memperjuangkan hal ini hingga ke pusat.

"Kami ini buan kaleng-kaleng, kalau tak ada tanggapan maka kami akan bawa ke pusat karena kepengurusan kami sampai ke pusat,"tutupnya dengan nada ancaman.(Kll)