Nasional

Entitas 3 Komponen dalam Kebijakan Publik Guna Ciptakan Good Governance

RUANG lingkup dari kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan publik dan menjadi alasan kenapa kebijakan publik itu ada, seperti sektor politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Proses kebijakan publik ada karena melihat persoalan-persoalan yang ada pada tiap-tiap sektor yang tidak lepas dari kebutuhan, tuntutan dan kepentingan publik. Proses menentukan kebijakan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan serta wewenang dalam sebuah lembaga yang berkaitan dengan publik.

Buku kebijakan piblik yang dibahas oleh penulis membahas teori dan konsep yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kebijakan publik; mulai dari formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi dalam kebijakan publik. Memahami proses kebijakan publik dengan membahas tiga pilar administras publik, yaitu policy formulation, policy implementation, and policy evaluation. Maka, kebijakan publik peting didalam sistem pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.

Proses kebijakan publik diulas secara baik dan tertata disetiap kompenen memiliki kepentingan dan saling keterkaitan. Proses pengambilan keputusan pada kebijakan publik menciptakan kolaborasi antara berbagai pihak termasuk masyarakat. Keterlibatan stakeholder menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah kebijakan yang diterapkan dan dijalankan di masyarakat dan kebijakan publik harus dipahami secara komprehensif, sehingga pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah diambil melalui proses yang panjang dapat terlaksana dengan baik.

Keputusan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, akan menjadi pedoman dan panduan kebijakan publik bagi seluruh warga negaranya. Bentuk ini pun menjadi tujuan dari kebijakan publik dibuat, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat sehingga meciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sehingga fungsi dari kebijakan publik memberi arahan kerja atau batasan bagi pengambil keputusan untuk tetap didalam koridornya.

Kebijakan publik menjadi sebuah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Maka, kebijakan-kebijakan yang telat dibuat dan diterapkan kepada masyarakat harus ada evaluasi dari hasil kebijakan tersebut. Evalusi kebijakan publik menjadi skala nilai atau tolak ukur dalam menilai sebeberapa jauh kebijakan tersebut berhasil diterapkan dan memberi feedback yang baik bagi masyarakat.

Evalusi menjadi salah satu dinamika dalam mencapai pelayanan publik yang good governance, yang berfokus pada nilai, interdepensi fakta-nilai, orientasi masa kini dan masa lampau serta dualitas nilai. Konsep evaluasi yang menjadi karakter dalam mengevaluasi kebijakan publik juga memilik beberapa tipe evalausi. Menurut Langbein, dalam Analisis Kebijakan Publik (2007), membedakan tipe evaluasi menjadi dua macam, yaitu : Pertama, (outcomes of public policy implementation) penilaian yang berdasarkan pelaksanaan kebijakan dan sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Kedua, (process of public policy implementation) merupakan evalusi berdasarkan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknik dalam kebijakan. Sehingga, ukuran keberhasilannya dinilai dari kesesuaian proses dengan tata cara atau garis petunjuk yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja menjadi salah satu proses dalam pencapaian pelayanan publik yang good governance, yaitu menjadi tolak ukur seseorang yang mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Penilaian kinerja dapat menjadi sumber data dalam penetapan gaji yang sesuai dan reward pada seseorang. Selain itu dapat mengukur kinerja organisasi publik memlalui, responsivitas (responsiveness), responsibilitas (responsibility), akuntabilitas (accountability).

Reformasi birokrasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Melalui upaya perubahan dan pembaharuan pada aspek yang tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Hayat (2014) mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan publik akan berhasil jika kepemimpinan berjalan dengan baik.

Maka, untuk mencapai pemerintahan yang baik selain dilihat dari sisi kepemimpinan dan perbaikan pada aspek yang tidak sesuai, perlunya stakeholder kerjasama dari semua pihak yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sehingga pelayanan publik dalam pemerintahan berjalan secara baik.

Pelayanan publik menjadi penyelesaian persoalan yang ada dimasyarakat agar terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui lima dimensi (Irwan,2002; Muchsen,2007) yaitu: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Dilihat dari lima dimensi dapat menunjukan bahwa pelayanan publik berasal dari SDM dan sumber daya infrastruktur dan untuk mengetahui kualitas pelayanan melalu lima dimensi diatas dilihat dari kinerjanya. Apabila kinerja yang diberikan lebih rendah dari tujuannya, maka pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Begitu pula sebaliknya, jika kinerja yang diberikan lebih besar dari tujuan, maka pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang prima.

Setelah pelayanan yang prima dapat dicapai melalu kebijakan publik : evaluasi, reformasi dan formulasi. Maka, pelayanan prima yang diberikan oleh pemerintahan, dapat menjadi penilaian bahwa pemerintahan tersebut telah menjadi good governance, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan.

Buku kebijakan publik tidak hanya mejadi pedoman dalam tercapainya pelayanan yang prima. Namun juga menjadi solusi dan penyelesaian permasalahan pada pemberi kebijakan publik. Penulis juga menuliskan buku ini secara sistematis dan lugas, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Serta dapat menjadi prespektif dan paradigma baru dalam studi kebijakan publik. Karena mengantarkan pemahaman menjadi jalan bagaimana kebijakan publik yang tepat untuk mencapai good governance.

Melalui buku ini, kita paham bahwa kebijakan publik dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia harus memperlihatkan stakeholder berkerjasama dari semua pihak. Pemimpin menjadi fasilitator, aparatur menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan masyarakat menjadi pengawas bagi penyelengaraan pemerintahan. Maka, buku ini wajib menjadi bacaan bagi para akademisi, praktisi, pemerintahan maupun masyarakat yang ingin memahami kebijakan publik dengan baik.

 

Silna Kausar (Mahasiswi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang)