Parlemen

Berharap Moratorium Bantuan Rumah Ibadah 'Dibuka'

PEKANBARU, RIAULINK.COM - Legislator Riau dari Fraksi PAN, Ade Hartati Rahmad menyayangkan bantuan rumah ibadah di Provinsi Riau sudah tiga tahun belakangan tidak lagi dianggarkan di APBD. Ini membuat pembinaan terkait rumah ibadah jadi terusik apalagi tidak tercermin di visi dan misi Riau yang selama ini digadang-gadangkan.

"Kita apresiasi APBD-P 2019 sudah disahkan. Tapi kita menyayangkan untuk anggaran rumah ibadah ditiadakan, bahkan sudah tiga tahun balakangan ini. Ada anggaran sekitar Rp 4,4 Miliar yang sebelumnya dianggarkan di perubahan ini untuk bantuan rumah ibadah, tapi didrop dimasukkan dalam nonen klatur bantuan tidak terduga," sebutnya, Jumat (11/10).

Menurut legislator Dapil Kota Pekanbaru ini juga, ada beberapa catatan yang dapat diambil dari sikap yang dilakukan pemerintah. Pertama, ternyata negara terutama Provinsi Riau dianggap tidak hadir dalam pembangunan keagamaan. Karena bantuan untuk masalah sosial khususnya rumah ibadah ditiadakan. Bahkan kejadian ini sudah masuk pada tahun ketiga ditiadakan. 

"Yang kedua, kalau memang pemerintah mempunyai pola lain dalam pembinaan rumah ibadah ini, perlu kita pertanyakan sejauh mana pola tersebut bisa mencakup pembinaan yang ada di seluruh wilayah Riau. Inilah yang jadi keprihatinan kita selama ini bahkan sudah berlangsung selama tiga tahun belakangan ini," sebutnya sembari menjelaskan.

Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai alasan pemerintah kenapa tidak menganggarkan, anggota dewan yang duduk untuk periode yang kedua kalinya ini menjelaskan karena alasan takut. Padahal ini dianggap tidak tepat karena proses penyalurannya telah melewati penjaringan, seleksi, dan prosedur yang benar melalui Biro Kesra. (Mcr)