Ekonomi

Bapenda Terapkan Sistem Pemutihan Bayar PBB Tiga Bulan

Keterangan foto : Kepala Bapenda Dumai, Marjoko Santoso

DUMAI, RIAULINK.COM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai terapkan penghapusan denda atau bunga keterlambatan bayar pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) selama tiga bulan, dimulai September hingga 30 November 2019.

Kepala Bapenda Dumai, Marjoko Santoso mengatakan, kebijakan pemerintah daerah menghapus denda PBB P2 ini untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran dalam pembayaran dan pelunasan piutang tunggakan.

"Penghapusan denda pajak hanya untuk masyarakat memiliki tunggakan masa pajak dari tahun 1994 hingga 2019, dan tetap membayar pokok pajak," kata Marjoko, Selasa (17/9/2019) kepada riaulink.com di ruang kerjanya.

Pemutihan sanksi administratif berupa bunga atau denda pajak ini ditetapkan melalui surat keputusan nomor 725/BAPENDA/2019.

"Dan setelah lewat tiga bulan berlaku, maka kembali diberlakukan aturan lama sesuai ketentuan perundangan dibuat,"ungkap dia.

Dia mengimbau seluruh masyarakat atau wajib pajak PBB P2 segera melunasi pokok pajak untuk dapat penghapusan denda keterlambatan pembayaran sebelum masa berlaku berakhir.

"Manfaatkan waktu penghapusan denda pajak ini dengan membayar pokok pajak selama diberlakukannya penghapusan tersebut, karena jika sudah berakhir akan diberlakukan sistem lama," sebutnya.

Pemerintah Kota Dumai menargetkan pendapatan asli daerah dari sektor PBB Perkotaan pada 2019 ini sebesar Rp74 miliar, dan hingga September sudah tercapai Rp66 miliar atau setara 90 persen.

Ia juga sempat mengungkapkan jika  pendapatan daerah selama 2018 dari sektor PBB Sektor Perkotaan melebih target hingga Rp73 miliar dari target semula yakni Rp70 miliar. "Atau terealisasi sebesar 105,37 persen,"pungkas mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai ini menjelaskan.

Sebagaimana informasi tambahan, kewenangan Bapenda Dumai mengelola pajak bumi bangunan perkotaan, bea perolehan hak tanah dan bangunan, hotel, restoran, reklame, hiburan, mineral bukan logam dan batuan, penerangan jalan PLN dan Non PLN serta pajak air bawah tanah.(Kll)