Ekonomi

Dua Gubernur Ini Minta BPDPKS Transparan Penerimaan dan Penyaluran Dana Sawit

PEKANBARU, RIAULINK.COM - Daerah penghasil sawit di Indonesia yakni Riau dan Kalimantan Timur meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk transparan tentang penerimaan dan penyaluran dana sawit. 

Hal ini terkuak dalam dialog industri Optimalisasi dan Keberlanjutan Industri sawit sebagai Penggerak Ekonomi Nasional yang ditaja Tempo Media Group dan BPDPKS di hotel Borobudur Jakarta, Rabu malam (30/11).

Seperti yang disampaikan Gubernur Riau Syamsuar,  meminta BPDPKS transparan dalam penerimaan dan penyaluran dana sawit. Selain itu, sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia yakni 3.8 juta hektar, ia meminta BPDPKS juga melibatkan daerah penghasil.

"Kita kan ada Asosiasi Pemerintah Provinsi yang ketuanya pak Asran Noer yang juga daerah penghasil sawit, tolonglah kami di libatkan," ujar Syamsuar

Syamsuar lalu menjelaskan, dari data yang didapat sejak tahun 2016 hingga 2021 penerimaan BPDPKS  mencapai168 triliun. Kalau memang angka ini benar, berarti Riau telah menyumbang 57.4 triliun.

"Tapi apa didapat daerah penghasil, kami telah mengusulkan 15 milyar untuk pembangunan infrastruktur hingga saat ini tidak diakomodir, ujar Syamsuar mempertanyakan.

Ada program peremajaan sawit Rakyat lanjut Syamsuar masih jauh dari harapan yakni baru 1.6 persen dan jumlah dana PSR perhektar 30 juta belum memadai dengan kondisi sekarang. 

"Mudahan diskusi ini menjadi momentum perubahan pengelolaan dana sawit, intinya hasil pungutan sawit ini ada bagi hasilnya untuk daerah," ujar Syamsuar

Hal yang sama juga disampaikan Gubernur Kalimantan timur Isran Noer, Ia mempertanyakan dana BPDPKS. Sebagai daerah penghasil Isran Noer mengaku tidak dapat apa-apa.  

"Kalau ditanyakan, peruntukan dana BPDPKS, sebagai daerah penghasil saya katakan, saya tak tahu dan tak dapat apa, " ujar Isran Noer.

Isran menjelaskan Industri sawit merupakan penopang ekonomi nasional, sebagai daerah penghasil pihaknya membutuhkan pembangunan insfrastruktur dan lainnya.

"Sejak ada pungutan dana sawit, saya melihat belum jelas peruntukannya, dulu ada program bio diesel kemudian replenting tapi jelas," ujar ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini.

Selain Gubernur Riau dan Gubernur Kalimantan Timur Narasumber Diskusi Industri Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika , Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dan Wakil Ketua Gapki. **