Peristiwa

Tinjau Pengelolaan IPAL PT SJML Diduga Tak Sesuai Ketentuan, Komisi III DPRD Inhu Temukan Ini...

Ket Foto: Komisi III DPRD Inhu bersama DLH Inhu saat meninjau line aplikasi limbah PT SJML.

INHU, RIAULINK.COM - Kendati sudah beroperasi sejak beberapa tahun silam, namun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dibawah naungan managemen PT Sawit Jaya Mandiri Lestari (SJML), terkesan tak peduli dengan pelestarian lingkungan.

Perusahaan yang berdomisili di Desa Pasir Selabau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau itu, diduga sangat tidak profesional dalam mengolah limbah pabrik mereka, sehingga berpotensi terjadinya pencemaran.

Hal itu terbukti, saat Komisi III DPRD Inhu melakukan peninjauan langsung ke areal pabrik PT SJML, bersama DLH (Dinas Lingkungan Hidup) pada, Jumat (30/9/2022) akhir pekan kemaren.

Alhasil, Komisi III DPRD Inhu mendapati adanya sistem pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang mana, line aplikasi limbah yang dimiliki perusahaan itu, tidak mengantongi izin dari instansi terkait.

Parahnya lagi, line aplikasi limbah itu, digunakan untuk mengalirkan air limbah pabrik ke kebun kelapa sawit yang berjarak sekitar 1 kilometer dari areal pabrik. Kebun kelapa sawit itu, diketahui milik warga setempat.

"Sebelum nya, kami dari Komisi III DPRD Inhu mendapatkan laporan masyarakat, terkait sistem pengolahan IPAL perusahaan yang tidak sesuai, dan langsung kita tindak lanjuti dengan peninjauan lapangan."

Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Inhu, Budi Santoso, kepada RiauLink.com, Senin (3/10/2022). 

"Dari hasil peninjauan lokasi yang kita lakukan bersama DLH Inhu, ditemukan IPAL (Instalasi Pengolahana Air Limbah) yang dimiliki perusahaan, tidak sesuai dokumen yang dimiliki, terutama terkait line aplikasi yang sama sekali tidak filengkapi izin," tutur Budi.

Atas hal itu lanjut Budi, perusahaan jelas sudah melanggar aturan perundang-undangan tentang tata cara pengolahan IPAL, dan Undang-Undang lingkungan hidup.

Dengan demikian, dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat panggilan terhadap manajemen PT SJML, untuk mengikuti RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Komisi IIIDPRD Inhu.

"Sistem pengolahan IPAL perusahaan itu sungguh sangat buruk, dan dapat dipastikan berpotensi pencemaran lingkungan. Maka dari itu, kita akan panggil mereka untuk RDP," singkat Politisi Golkar tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhu, Yurizal menambahkan bahwa, kesalahan pihak perusahaan dalam sistem pengolahan limbah, sudah berlangsung sejak lama.

Bahkan, pada tahun 2021 lalu, Komisi III DPRD Inhu telah memperingatkan pihak managemen PT SJML, terkait sistem pengolahan IPAL tersebut, namun hal itu tidak mereka indahkan.

"Perusahaan ini terkenal bandel. pada tahun 2021 lalu, kami dari Komisi III DPRD Inhu yang menerima laporan serupa dari masyarakat, sudah pernah memperhatikan mereka, namun dianggap bagaikan angin lalu," ketus Yurizal.

Tidak hanya sebatas RDP sambung Yurizal, Komisi III DPRD Inhu bertekat akan mengantarkan persoalan limbah PT SJML tersebut, hingga ke proses hukum. "Nanti kita lihat, apa rekomendasi rekan-rekan Komisi III, bila perlu kasus ini akan kita garing hingga ke proses penegakan hukum," singkat jebolan fakultas hukum Universitas Bung Hatta tersebut.

Terkaitchak itu, Manager PKS PT SJML Winson Pangaribuan, tidak menampik temuan Komisi III DPRD Inhu itu, dan berjanji akan melakukan upaya perbaikan.

"Benar, line aplikasi yang kita miliki tidak memiliki izin, namun saat ini tidak lagi kita fungsikan. Terkait kelemahan yang lain, kita akan terus melakukan perbaikan," singkatnya. (*)