Metropolis

Sudah 7 Bulan Sejak APBD 2022 di 'ketuk palu', Inhil Baru Kerjakan Proyek MPP

Keterangan Foto: Ketua DPRD Inhil, DR Ferryandi.

INHIL, RIAULINK.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sayangkan lambannya pelaksanaan proyek pembangunan tahun anggaran 2022.  

Padahal anggaran pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2022 tersebut sudah disahkan sejak 30 November 2021 silam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil Dr H Ferryandi pada Rapat Paripurna tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah perihal Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2021, Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa.

"Sudah 7 bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan," kata keyua DPRD Inhil, Dr. Ferryandi, Senin (27/06/22).

Padahal menurut politisi Partai Golkar Inhil ini, selain proyek MPP, masih banyak paket proyek yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan, dan sampai hari ini tidak ada progres sama sekali.

"sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun-tahun sebelumnya," terangnya.

Tak hanya itu, Ferryandi juga mendesak agar pemerintah daerah agar lebih mendahulukan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak.

"Tapi kesannya masih sebatas slogan, kita melihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Inhil akibat rusaknya infrastruktur dan anjloknya harga komoditi andalan, seperti Sawit, Kelapa Rakyat dan Pinang, dan diperparah lagi dengan tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat," sesalnya.

“Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain," tambahnya.

Tak sampai diatu, Ketua DPRD Inhil menyebutkan bahwa DPRD atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton telah berupaya mengesah APBD sebelum tahun berjalan, tujuannya tentu agar bisa dilaksanakan sejak awal tahun.

"Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditi perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan kesusahan, karena anjloknya harga komoditi, para petani dan buruh tani seharusnya tidak sampai menganggur kalau ada pekerjaan pembangunan. Untuk itulah kita berupaya sekuat tenaga agar APBD sebagai penstimulus ekonomi kita sah secepat mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat kita, karena kalau ekonomi drop, kerawanan sosial juga akan meningkat," pungkasnya. (Adv)