Internasional

China Pernah Minta RI Setop Bor Minyak dan Gas di Laut Natuna

RIAULINK.COM - Terungkap China pernah mengajukan protes diplomatik soal pengeboran minyak dan gas alam yang dilakukan Republik Indonesia di wilayah Laut China Selatan, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI di Laut Natuna. Beijing mendesak pemerintah RI untuk menghentikan pengeboran kedua sumber daya alam tadi.

Protes ini membuat hubungan antara kedua negara sempat memanas. Protes ini dilayangkan oleh diplomat China yang menyuruh Indonesia menghentikan pengeboran di wilayah lepas pantai yang dinilai merupakan wilayah Beijing.

Protes ini diberikan lewat surat ke Kementerian Luar Negeri RI, menurut anggota DPR RI Komisi I, Muhammad Farhan.

"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan, dikutip dari Reuters.

"(Surat itu) sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," tambah Farhan lagi.

Keberadaan surat ini juga dibenarkan oleh tiga narasumber yang diwawancarai Reuters. Dua dari mereka mengatakan China berulang kali menuntut Indonesia untuk menghentikan pengeboran di LCS.

Meski demikian, detail waktu protes ini disampaikan tak diketahui.

Selain itu, China juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang dilakukan pada Agustus lalu. Latihan ini diikuti oleh 4.500 pasukan gabungan militer Amerika Serikat dan Indonesia, yang mana merupakan kegiatan rutin sejak 2009.

"Di dalam surat formal, pemerintah China menunjukkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan di area itu (LCS)," ucap Farhan kepada Reuters.

Wilayah yang kini menjadi biang kerok protes China tersebut merupakan kawasan ujung selatan LCS, yang mana merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di bawah Konvensi PBB terkait Hukum Laut. Indonesia menamai kawasan itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

China menolak pengakuan wilayah itu sebagai bagian dari Indonesia. China bersikeras bahwa Laut Natuna Utara tadi merupakan bagian dari klaim teritorial nine-dash line, klaim perbatasan yang tak memiliki dasar hukum di Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag pada 2016.

Namun, protes sulit dilayangkan pemerintah Indonesia mengingat China merupakan mitra dagang terbesar RI dan sumber investasi kedua negara itu. Menurut Farhan dan dua sumber lain dari Reuters, pejabat pemerintah Indonesia memilih diam menanggapi isu ini untuk mencegah konflik diplomatik dengan China.

Ia menambahkan, pemerintah ingin sesunyi mungkin terkait protes ini karena jika bocor ke media mana pun, itu akan menciptakan insiden diplomatik.

Saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (1/12), Muhammad Farhan membenarkan pernyataannya di Reuters. Meski demikian, ia tidak mengetahui secara terperinci mengenai waktu protes diplomatik China ke RI terkait sengketa di Laut Natuna.

"Saya tidak tahu pasti. Yang jelas, pemerintah menyampaikan dalam taklimat (pertemuan dengan DPR) tentang protes China serta tanggapan pemerintah Indonesia atas surat tersebut," tutur Farhan.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyampaikan kalau ia tak bisa mengonfirmasi informasi yang terkuak ini.

"Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut. Selain itu, komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup," kata Faizasyah ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (1/12).

CNNIndonesia.com juga sudah mencoba menghubungi Kedutaan Besar China di Jakarta, namun tak mendapatkan respons hingga berita ini dipublikasi.

Tensi di kawasan itu terlihat ketika perusahaan Noble Clyde Boudreaux tiba di blok Tuna, Laut Natuna, untuk melakukan pengeboran pada 30 Juni. Menurut data pergerakan kapal, Kapal Penjaga Pantai China berada di kawasan itu, 'ditemani' Kapal Penjaga Pantai Indonesia.

Menurut analisis Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), kapal Indonesia dan China saling membayangi kawasan gas alam dan minyak di LCS selama empat bulan berikutnya.

Selain itu, tinjauan gambar dan data dari AMTI dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menunjukkan keberadaan kapal riset China, Haiyang Dizhi 10, tiba di daerah blok D-Alpha, Laut Natuna, pada akhir Agustus. Kapal ini mengitari wilayah sengketa selama tujuh minggu.

Menurut data pemerintah RI, cadangan minyak dan gas di wilayah itu bernilai hingga $500 miliar (Rp7.177 triliun).

"Berdasarkan pola pergerakan, sifat, dan kepemilikan kapal, sepertinya (kapal riset China tadi) sedang melakukan survei ilmiah terhadap wilayah D-Alpha," kata Jeremia Humolong, peneliti di IOJI.