Hukrim

Penasehat Hukum Sebut Perkara Empat Terdakwa itu Perdata Bukan Pidana

Ilustrasi.bet

PEKANBARU, RIAULINK.COM - Empat pimpinan perusahaan didakwa melakukan tidak pidana penipuan dan penggelapan perusahan dengan kerugian mencapai Rp 84,9 miliar.

Empat terdakwa itu Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Bersama Nusantara (WBN) dan Direktur Utama PT Tiara Global Propertindo (TGP), Agung Salim selaku Komisaris Utama PT WBN, Elly Salim Direktur PT WBN dan Komisaris PT TGP, dan Christian Salim selaku Direktur PT TGP dan Maryani selaku Marketing Freelance PT WBN dan PT TGP (penuntutan terpisah).

Dalam eksepsinya, Syafardi  Penasehat Hukum (PH) para terdakwa keberatan terhadap dakwaan JPU. Mereka menilai dakwaan Jaksa tak memenuhi syarat formil dan materil.

"Sebab perkara ini bukan pidana tapi perdata atau wanprestasi," ujar kuasa hukum terdakwa Syafardi, Rabu (1/12/2021). 

Syafardi menjelaskan, bahwa sejak awal perkara ini merupakan perkara keperdataan. Sebab terkait dengan perjanjian. Sehingga, proses hukumnya pun seharusnya ke sengketa keperdataan dan bukan merupakan perkara pidana.

Pada penerapan pasal dalam dakwaan Jaksa sangat dipaksakan. Karena menurut dia, dari awal tidak ada perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh para terdakwa kepada para pelapor. 

"Penerapan pasal penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP dalam perkara ini sangatlah dipaksakan, karena dari awal tidak ada perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh para terdakwa kepada para pelapor," ujarnya.

Hubungan antara para pelapor dengan para terdakwa didasarkan hubungan perjanjian yang dibuat dengan kesadaran penuh oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu tuduhan  para terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan adalah sangat tidak relevan dan terkesan dipaksakan.

"Ini juga sejalan dengan putusan No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul ialah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Pandangan ini juga terdapat pada beberapa putusan lainnya," tuturnya. 

Karena itu, kata Syafardi, tindakan jaksa yang mendakwa perkara tersebut ke ranah pidana merupakan kekeliruan besar. Ini dianggap menyebabkan kegamangan dalam hukum.

JPU, kata dia juga dinilai salah dalam menempatkan locus delicti atau lokasi dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut locus delicti perkara ialah di Jalan Mawar Nomor 55 RT 33 RW 02, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

Sementara menurut Syafardi, berdasarkan data administrasi Kota Pekanbaru, RT 33 RW 02, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan tidak ada. 

"Locus delicti ialah syarat materil yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan," ucap Syafardi. 

"Atas itu karena tidak terpenuhinya perumusan locus delicti secara jelas, lengkap dan cermat di dalam surat dakwaan, menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum," imbuhnya. 

Seluruh pernyataan ini telah disampaikan tim penasihat hukum dalam sidang yang mengagendakan eksepsi terdakwa. 

Kelimanya telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (22/11/2021) kemarin. Sidang dilanjutkan sepekan kemudian dengan agenda penyampaian eksepsi.