Metropolis

Wakil Bupati Rohil Buka Sosialisasi PPID Kabupaten Rohil

ROHIL, RIAULINK.COM - Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS MH, membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rohil, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tersebut digelar di ruangan rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohil, Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan, Selasa (26/10/2021). 

Kegiatan dengan tema "Mewujudkan Good Governance Melalui Penyediaan Daftar Informasi Publik".  dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Tatang Yudiansyah, Plt Kadiskominfotiks Rohil Hermanto SSos, sementara hadir para peserta dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak kecamatan dan sebagainya. 

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS MH memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena hal tersebut merupakan hal yang panting dan menjadi perhatian dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rohil. 

" Pemerintah Daerah memberikan Apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, karena ini merupakan tujuan utama untuk transparansi informasi bagi publik dan juga merupakan hal yang penting dan menjadi perhatian dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rohil," Ucapnya.

Plt Kadiskominfotiks Rohil Hermanto mengungkapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi itu, adalah merupakan implementasi dari kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk perorangan maupun berbentuk badan hukum.

"Karena ini sudah diamanatkan dalam peraturan, dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 bahwa setiap badan publik wajib memberikan informasi publik kepada pemohon informasi publik," kata Hermanto. 

Pemohon informasi publik dapat berupa perorangan maupun berbadan hukum. Pihaknya bersyukur bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu cukup mendapat respon yang sangat baik baik dari segenap pihak dan sekretaris dari kecamatan sebagai PPID. Diharapkan pada pelaksanaan kedepan, dengan adanya pemahaman yang dibangun maka jika ada permohonan-permohonan informasi publik yang disampaikan oleh baik perorangan maupun yang berbadan hukum maka bisa direspon sesuai dengan rentang waktu yang diberikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Tatang Yudiansyah mengungkapkan penerapan tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari tata kelola keterbukaan informasi, hal itu berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang ada di undang-undang KIP yaitu UU nomor 14 tahun 2008.

"Dibangun pemahaman bersama, ada tiga poin penting dari yang didiskusikan pertama bagaimana struktur PPID dari model atasan, pejabat, OPD pelaksana sampai kepada kecamatan, hal itu sudah diatur di undang-undang kemudian," katanya.