Politik

Ketua PPP Riau Syamsurizal Siap Maju Pilgubri 2024

PELALAWAN, RIAULINK.COM - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau Syamsurizal, membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Kabupaten Pelalawan, Ahad (24/10/2021) di salah satu hotel di Pangkalan Kerinci.

Kepada CAKAPLAH.com usai membuka pelaksanaan Muscab, Syamsurizal mengaku siap ambil bagian pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2024 mendatang.

"Pada prinsipnya, saya siap tampil dan ambil bagian pada Pilgubri Riau dan siap menjadi Gubernur Riau," tegas anggota DPR RI Dapil Riau itu.

Untuk mewujudkan itu ia meminta kepada seluruh kader PPP yang ada di Riau untuk merebut hati rakyat dan meraup suara-suara sebanyak-banyaknya khusus pada Pileg 2024.
"Kita berharap, rebut hati masyarakat, rebut kursi sebanyak-banyaknya di berbagai level. Sebab ini menjadi modal penting kita bertarung pada Pilgubri," imbuh mantan Bupati Bengkalis dua periode itu.

Syamsurizal mengharapkan pelaksanaan Muscab DPC PPP Kabupaten Pelalawan berjalan aman, sejuk dan menjalin persahabatan sesama anggota ataupun kader partai.

Selain itu, ia berharap kepada ketua terpilih hasil Muscab PPP Pelalawan ke depannya agar dapat menyusun para pengurus secara profesional. "Artinya begini memilih pengurus partai yang punya kemampuan, membagikan waktunya. Selain itu kita harapkan juga ketua terpilih dapat melakukan konsolidasi," harapnya.

Muscab Deadlock

Sementara itu, di lain pihak pelaksanaan Muscab DPC PPP Pelalawan berakhir deadlock. Pemicu deadlock ini diakibatkan adanya perselisihan pendapat terkait masalah SK DPC yang mengikuti agenda Muscab.

Ketua DPC PPP Pelalawan, Junaidi Purba membenarkan bahwa pelaksanaan Muscab DPC PPP Pelalawan berakhir deadlock. Penyebab Muscab ini tidak bisa dilanjutkan lantaran ada beberapa poin-poin secara teknis menemukan jalan buntu.

Kongkretnya, kata Ketua DPC Junaidi Purba yang menjadi penyebab pelaksanaan Muscab dihentikan adalah adanya PAC yang datang mengantongi dua SK. Inilah menjadi problem bagi panitia pelaksana.

"Tentunya kita tidak bisa mengakomodir, dua SK persatu PAC. Langkah ke depan adalah meminta petunjuk DPW, DPP, tapi percayalah ini hanya bagian dari pendewasaan berpolitik saja," tandasnya.***