Politik

Fraksi Demokrat Inhil Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Lima Ranperda

Keterangan Foto: Juru Bicara Fraksi Demokrat, Aswan, ST (Ist)

INHIL, RIAULINK.COM - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sampaikan pandangan umum terhadap pidato bupati inhil terkait 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Pandangan umum fraksi demokrat tersebut disampaikan oleh Aswan, ST ia mengatakan bahwa agar Visi Bupati pada RPJMD Kab. Inhil Tahun 2018 – 2023 disingkronkan dengan Visi Daerah sesuai Perda Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kab. Inhil 2005-2025.

"Yaitu 'Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025' , sementara Visi Bupati pada RPJMD Kab. Inhil Tahun 2018– 2023 yaitu 'Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat' ," Kata Aswan.

Lebih lanjut, Aswan juga mengatakan bahwa wajar saja kalau proses pembangunan daerah inhil terasa berjalan lambat dan berjalan ditempat karena memang kita tetap Berjaya.

"Namun sepertinya kita tak lagi gemilang seperti dahulu. dan itu juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mencari permasalahannya. dimana letak salahnya ??? ," Ungkapnya.

Lanjutnya, Aswan juga menyampaikan pandangan umum fraksi demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Inhil.

"Fraksi Demokrat mengusulkan agar Susunan Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Huruf d, bahwa Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Bidang
Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Bidang Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan,
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran yang
menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala
Daerah;
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, BidangTenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pariwisata;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
14. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
15. Dinas Perikanan dan Pengembangan Kawasan Pesisir Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Pengembangan Kawasan Pesisir yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
16. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi UMKM,
Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;

Sementara, Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik," Paparnya.

Tak sampai disitu, Politisi Asal Concong ini juga menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

"Fraksi Demokrat mengapresiasi atas pengajuan Ranperda tersebut akan tetapi Fraksi Demokrat mengusulkan agar terkait Pengaturan tentang Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dalam satu Perda sehingga dapat menjadi payung hukum bagi kita dalam mengambil Kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa," Ungkapnya.

Terakhir, Azwan menyampaikan pandangan umum fraksi demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

"Fraksi Demokrat juga mengapresiasi atas pengajuan Ranperda tersebut sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan asli daerah," tutup Aswan.