Metropolis

Peringati HDKD 2021, UPT Rupbasan Kelas II Rengat Ikuti Seminar Nasional Kemenkum HAM

INHU, RIAULINK.COM - Peringatan Hari Dharma Karya Dhika yang setiap tahun jatuh pada bulan oktober, menjadi momentum tersendiri bagi jajaran Kemenkum HAM. Tidak terkecuali jajaran UPT Rupbasan Kelas II Rengat.

Institusi vertikal yang dinakhodai Budi Hardiono itu, secara bersama mengikuti rangkaian acara seminar Nasional yang dibuka langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly secara daring dan live youtube.

"Seminar Nasional ini digelar secara hybrid, dan luring dari Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube, pada Selasa 12 Oktober 2021 kemaren.

"Tidak hanya kami dari jajaran UPT se Indonesia, kegiatan tersebut juga mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik," kata Kepala UPT Rupbasan Kelas II Rengat, Kamis (14/10/2021).

Sebagai mana pesan Menteti Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, HDKD 2021 harus menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kemenkum dan HAM, khususnya di bidang pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham di masyarakat yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)," ujarnya.

Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. 

Hasil dari seminar itu nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM. 

Dan Kemenkum HAMsebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek, sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia.

"Untuk Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis," tutur Budi 

"Pada kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Presiden RI, serta berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini. Kehadiran mereka tidak lain adalah untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional," tutup Budi Hardiono.(*)


Penulis: Jefri Hadi