Hukrim

Pekan Depan 2 Pejabat Pelalawan Akan Dihadirkan Dalam Persidangan Korupsi BUMD Tuah Sekata

Tim Kuasa Hukum Terdakwa Dugaan Korupsi BUMD Tuah Sekata

PELALAWAN, RIAULINK.COM - Kasus dugaan tindak pidana korupsi BUMD Tuah Sekata sudah masuk dalam tahap persidangan. Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai tempat persidangan sudah beberapa kali melakukan persidangan. 

Dalam Sidang terakhir, Jumat (09/07/2021) yang diketuai Majelis Hakim Dedi Kuswara SH MH dan didampingi Zulfadly SH MH dan Andrian Hutagalung sebagai hakim anggota. Setelah membacakan putusan sela, majelis hakim akan mengagendakan pemanggilan para saksi untuk sidang berikutnya. 

Direncanakan sidang pembuktian dengan memanggil para saksi akan dilakukan pada, Jum'at (16/07/2021) pekan depan. Ada 5 orang saksi yang akan dihadapkan, 2 diantaranya adalah pejabat di Kabupaten Pelalawan. 

Hal tersebut dikatakan kuasa hukum terdakwa, Jon Hendri SH kepada riaulink.com, Sabtu (10/07/2021). "Iya, pekan depan sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi, 2 orang diantaranya adalah pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan". 

"Adapun kelima orang saksi tersebut adalah, H Tengku Mukhlis, H Atmonadi, H Dasril Maskar (Pengawas BUMD,red), serta Sanusi dan Irmayani (internal BUMD,red)", lanjut Jhon Hendri atau biasa dikenal Jon Chory. 

Diketahui, kasus dugaan korupsi ditubuh BUMD Tuah Sekata yang menjalankan bisnis dibidang pengadaan jaringan dan suplai listrik di Kabupaten Pelalawan mulai terendus sejak setahun yang lalu. 

Setelah melalui tahapan pengumpulan data dan keterangan, Kejaksaan Negeri Pelalawan yang saat itu dipimpin oleh Nophy T Suoth SH MH, akhirnya menetapkan Afrizal, yang diketahui sebelumnya menjabat (mantan) Kepala Divisi (Kadiv) Kelistrikan PD BUMD Tuah Sekata Pelalawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan belanja barang operasional kelistrikan perusahaan tahun anggaran 2012-2016, dengan kerugian negara sebesar 2,4 Milyar. 

Diungkapkan saat itu oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, dalam proyek kegiatan belanja barang operasional kelistrikan BUMD Tuah Sekata tahun anggaran 2012-2016, penyidik menemukan adanya mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum pejabat perusahaan milik Pemerintah Daerah Pelalawan tersebut. Sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara yang saat ini masih dalam proses perhitungan tim auditor. 

Bahkan ditambahkan Kajari saat itu, pihaknya berpendapat, tidak tertutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka-tersangka berikutnya dalam perkara rasuah ini sesuai dengan perkembangan penyidikan. (tons)