Peristiwa

Waduh..! Managemen DPN Kembali Tunjukan Taring, Pemkab Inhu Gagal Ukur Ulang Izin PT PAL

Tim Pemkab Inhu saat dihadang di pintu masuk PT PAL anak perusahaan PT Duta Palma Nusantara.

INHU, RIAULINK.COM - Untuk kesekian kalinya PT Duta Palma Nusantara atau Duta Palma Group, menunjukan taringnya kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Indragiri Hulu, Riau.

Setelah menghadang rombongan Bupati Inhu yang dipimpin langsung, H Yopi Arianto, pada November 2011 lalu, hari ini perusahaan yang tergolong kebal hukum itu, kembali mempecundangi Pemkab Inhu dibawah kepemimpinan Pj Bupati Chairul Riski.

Tim dari Pemkab Inhu dihadang, dan dilarang masuk oleh perwakilan managemen ke areal PT PAL (Panca Agro Lestari) anak dari PT Duta Palma Nusantara tersebut. 

Kedatangan Tim Pemkab Inhu itu, adalah untuk melakukan pengukuran ulang IUP (Izin Usaha Perkebunan) kelapa sawit yang dimiliki perusahaan tesebut.

Berdasarkan informasi yang diterima RiauLink.com, penghadangan yang dilakukan managemen PT PaL itu, membuat Tim Pemkab Inhu pulang tanpa hasil alias dengan tangan kosong. 

Dan insisen yang sungguh sangat memalukan itu terjadi pada, Selasa (8/6/2021) kemarin. Kendati telah sempat dilakukan mediasi, namun pihak PT PAL tetap bersikukuh melarang Tim Pemkab Inhu menunaikan maksud dan tujuannya.

Diketahui, Tim Pemkab Inhu itu terdiri dari pihak terkait, BPN serta LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebagai perwakilan masyarakat.

Menanggapi kejadian tersebut, kepada wartawan Pj Bupati Inhu, Chairul Riski, mengaku tidak bisa berkomentar banyak, karena berkasnya belum sampai ke meja kerja bupati.

"Terkait persoalan di PT PAL, saya belum bisa ngomong banyak, karena sampai saat ini berkasnya belum sampai ke meja saya. Coba tanya ke bagian Tapem (tata pemerintahan) Setda Inhu," singkat Riski menjawab wartawan, Rabu (9/6/2021).

Sementara itu, Ketua LSM MPR Bernas, Hatta Munir, selaku perwakilan masyarakat mengatakan bahwa, tujuan tim turun ke lokasi areal PT PAL adalah, guna mengetahui berapa persisnya luasan lahan yang saat ini mereka kuasai.

"Apakah lahan yang telah dijadikan kebun kelapa sawit oleh PT PAL itu, sudah sesuai dengan peta luasan IUP yang mereka miliki. Karena, diduga kuat pihak perusahaan bangun kebun kelapa sawit melebihi dari izin IUP yang mereka punya," tutur Hatta.

Dikatakan Hatta, pada beberapa waktu lalu luasan yang dikuasai PT PAL menimbulkan konflik di tengah masyarakat sekitar, hingga persoalan tersebut menuai perhatian Pemkan Inhu.

"Guna menimbulkan konflik berkepanjangan, Pemkab Inhu berupaya menyelesaikan persoalan itu dengan pola mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Alhasil, disepakati terhadap izin PT PAL dilakukan pengukuran ulang," beber Hatta.

Tidak itu saja lanjut Hatta, PT PAL juga dinilai telah mengangkangi aturan perundang-undangan yang ada di republik ini, yaitu terkait 20 persen hak masyarakat dari luasan kebun kelapa sawit yang dikuasai perusahaan itu.

Akan tetapi apa mau dikata, managemen perusahaan sangat tidak kooperatif, dan dinilai enggan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.

"Langkah ukur ulang gagal, dan tim akan melaporkan hal ini kepada Pj Bupati Inhu, guna mencari solusi terbaik," timpal Hatta.

Sementara itu, salah seorang pihak managemen PT Duta Palma Nusantara, Endro, terkesan buang badan saat dikonfirmasi wartawan via pesan WhatsApp miliknya. "Maaf pak, saya tidak tahu tentang hal tersebut, karena saya tidak berada di lokasi," singkatnya. (Jefri)