Hukrim

Dugaan Pungli Oknum Camat di Inhu Jadi Sorotan, Polisi Diminta Transparan

Afiruddin.

INHU, RIAULINK.COM - Rencana Satreskrim Polres Indragiri Hulu, Riau untuk menindaklanjuti terkait gonjang-ganjing dugaan praktek Pungli (pungutan liar) oleh oknum Camat Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, menuai dukungan dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari tokoh politik asal Pasir Penyu, Arifuddin Ahalik yang juga Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Perindo Inhu.

"Saya menilai, langkah yang dilakukan oknum Camat tersebut, sudah sangat diluar kewenangannya, sekali pun tujuan dari pungutan tersebut adalah untuk memperbaiki jalan," ujar Arifuddin Ahalik, kepada RiauLink.com.

Dikatakan Arifuddin yang juga mantan Anggota DPRD Inhu itu, seharusnya camat dalam memutuskan hal itu bisa melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Perkebunan dan Dinas PUPR.

"Camat hendaknya tidak mengambil kebijakan diluar kewenangannya, apa lagi menyangkut iuaran yang melibatkan pihak perusahaan dan pelaku usaha. Dan boleh disebut itu semua pungli," tuturnya.

Dengan demikian, agar dugaan pungli oleh oknum camat tersebut tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, dirinya berharap kepada pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk dapat menindaklanjuti.

"Kita meminta kepada aparat penegak hukum, untuk dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan gamblang dan transparan, agar tidak terus menjadi polemik," singkatnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolres Inhu AKBP Efrizal, melalui Kasat Reskrim AKP I Komang Aswatama, mengaku akan menindaklanjuti dugaan pungli tersebut.

"Sebelumnya kita tidak mengetahui tentang adanya informasi praktek dugaan pungli oleh oknum Camat Batang Gangsal tersebut. Dan akan kita tindak lanjuti," tegasnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya pemberitaan terkait dugaan pungli oknum Camat Batang Gangsal itu, sempat viral dan ramai diberitakan pada berbagai media di Riau, namun tiba-tiba hilang dari permukaan.

Yang mana, dugaan pungli itu terkuak pada awal tahun 2021 lalu, dan telah berlangsung sejak 3 November 2020 silam. Kendati demikian, kasus tersebut tak tersentuh oleh hukum.

Dugaan pungli itu berawal dari rapat yang dilakukan di Aula Kantor Camat Batang Gangsal, pada 3 November 2020 lalu bersama perwakilan masyarakat desa. Dalam rapat itu, disepakati bahwa akan dilakukan perbaikan jalan di tiga desa, dengan sumber dana ditarik dari beberapa perusahaan perkebunan dan tengkulak kelapa sawit.

Volume jalan yang akan diperbaiki, sekitar 117 kilometer dengan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan sebesar, Rp112 juta rupiah. Sedangkan dana yang dipungut oleh oknum camat tersebut, diperkirakan lebih dari Rp122 juta rupiah lebih.

Dimana, masing-masing perusahaan perkebunan sawit yang ada, dipungut sebesar Rp27 ribu per satu hektar lahan yang dikuasai, sedangkan masing-masing tengkulak dibebankan sebesar Rp1 juta.

Hingga berita ini dipublis, oknum Camat Batang Gangsal, masih bungkam dari dikonfirmasi RiauLink.com.(Jefri)