RIAULINK.COM - Forum Masyarakat Peduli Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa, berserta Tokoh Pemuda menggelar pertemuan bersama dengan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Bapak H. Muhammad Wardan berserta Kadis perkebunan, Kabag Ekonomi dan turut hadir juga Aggota DPRD dari Komisi 1 bapak H. Yusuf Said serta Instansi Pemerintah lainnya. Rapat yang dibuka oleh Kepala desa Srimulyo Bapak joko selaku perwakilan pemerintah desa sekecamatan Kateman berlangsung dikantor Bupati Kabupaten Indragiri Hilir pada Jum'at (28/12/2018) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut membahas permasalahan perkelapaan yang dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki harga yang sangat anjlok. 
Dalam pertemuan itu, rapat juga Langsung dipimpin oleh bapak Bupati H. Muhammad wardan terkait beberapa keluhan Masyarakat melalui forum masyarakat peduli kateman dan pemerintah desa.

Ada beberapa item yang menjadi keluhan masyarakat antara lain yaitu: Menuntut pemerintah agar segera melakukan intervensi, evaluasi serta transparansi harga terhadap perusahaan-perusahaan dalam menentukan kualitas kualitas kelapa atau pengusaha yang bergerak dibidang perkelapaan. Selain itu juga meminta agar perusahaan-perusahaan juga memperhatikan lingkungan sekitar dengan memberdayakan lingkungan serta masyarakat melalui Corporite Sosial Responbility (CSR).

Berdasarkan inverstigasi dilapangan Forum Masayarakat Peduli Kateman dengan anjloknya harga kelapa dikabupaten Indragiri Hilir dalam tahun terakhir ini Seperti yang disampaikan Oleh Andi Darma Taufik selaku perwakilan dari pemuda juga telah melakukan observasi dilapangan untuk di Wilayah Kecamatan Kateman dengan temuan-temuan Pembelian kelapa bulat licin di PT. Pulau Sambu Guntung mengklasifikasikan kualitas kelapa bulat licin menjadi 2 (dua) jenis kualitas Kelapa licin pada umumnya.Pertama kualitas kelapa bulat licin (A) dan yang kedua kualitas kelapa bulat licin (B), dari dua jenis klasifikasi kualitas kelapa bulat licin tersebut memiliki rentang harga yang sangat signifikan yaitu berkisar ± 150-200 %. Serta dengan Dengan adanya memorandum kepada toke, relasi/petani Pulau Sambu yang menjual kelapa dipancang tertanggal 03 November 2018 terkait standard pemotongan % kelapa bulat (KB) sesuai kualitas mulai dari 3%, 5%, 7% dan 10%. Kebijakan ini juga sangat merugikan masyarakat.

Perusahaan juga membutuhkan stok produksi selama 24 jam yang dibagi menjadi dua siff kerja harus mendapat target bongkar sebanyak 2,6 juta ton. Dari kebutuhan tersebut, bagian pembelian perusahaan menetapkan kebijakan internal dengan ketentuan apabila kualitas kelapa Bulat Licin kualitas kelapa A kurang dari 80% maka kelapa Bulat Licin yang diantar dihitung secara kolektif menjadi Kelapa Bulat Licin berkualitas B. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan memililki saving pembelian sebanyak 20% dan sangat merugikan masyarakat.

Selain itu juga Dengan adanya kebijakan perusahaan yang memberlakukan sistem pembayaran non tunai membuat masyarakat menjadi resah, karena pada umumnya masyarakat petani kelapa rata-rata sulit untuk melakukan transaksi elektronik (ATM). Selain itu masyarakat merasa kebijakan tersebut juga membuat penambahan biaya yang di rasakan sangat membebankan mereka.

Dalam pertemuan itu juga Pemerintah daerah dalam menyikapi tersebut telah melakukan upaya-upaya untuk mensejahtrakan perkelapaan di Kabupaten Indragiri hilir. Dalam pertemuan tersebut pemerintah menuangkan perencanaan kedepan dengan membuka selebar-lebarnya bagi pemerintahan desa untuk membuat badan usaha Milik Desa (BUMDES) untuk menggalakkan masyarakat mengelola sendiri kelapa menjadi olahan industri rumah tangga. Dan pemerintah juga akan memfasilitasi olahan masyarakat tersebut dengan mendirikan perusahaan tandingan yaitu PT. Kelapa Inhil Gemilang (KIG) yang direncanankan awal tahun 2019 ini agak segara diaktifkan. Perusahaan ini juga direncanakan sebagai perusahaan sentral pemasaran kelapa ataupun olahan industri dari BUMDES. Dan seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Ekonomi Kantor Bupati juga menyampaikan pihaknya telah melakukan MOU kepada lembaga-lembaga perbankkan untuk permodalan BUMDES tambahnya.

Dengan adanya permasalahah-permasalahan tersebut dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga Dari Forum Masyarakat Peduli Kateman tentu mempunyai Harapannya agar segera dengan adanya kebijakan ini akan bisa menuntaskan permasalahan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Sejauh ini pemerintah telah melegalitaskan sekitar 100 BUMDES Se Kabupaten Indragiri hilir.

Dan dipenghujung pertemuan perwakilan Pemuda dari Forum Masyarakat Peduli Kateman juga menyampaikan apabila permasalahan ini tidak juga segera bisa distabilkan, maka forum masyarakat Peduli Kateman bersama masyarakat akan melakukan -gerakan-gerakan yang dapat mengintervensi pemerintah dan perusahaan-perusahaan.

 Editor : Don