DUMAI, RIAULINK.COM - Pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau dan Kota Dumai sudah diserahkan kepada Kementerian Ketenangan Kerjaan dan Transmigrasi RI yang dilaksanakan akhir tahun 2020 lalu.

Pada saat penyerahan pengelolaan tersebut, yang dilakukan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Kemenakertrans meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baik Provinsi Riau maupun Kota Dumai selaku pihak yang mewakili dunia usaha atau industri untuk memberikan usulan tertulis jenis pelatihan kejuruan yang dibutuhkan.

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Disnakertrans Kota Dumai, MT Parulian Siregar kepada media di ruang kerjanya, baru-baru ini.

"Penyerahan dilakukan di ruang rapat Kadisnakertransprov Riau (Jonli) tentang penyerahan BLK Riau dan Dumai melalui BLK Sumbar yang sidsh dikelola Kemenakertrans,"terang dia.

"Kadin dan Apindo diminta diusulkan secara tertulis jenis pelatihan kejuruan sesuai kebutuhan perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Sehingga nantinya pengajuan tertulis itu masuk daftar yang akan dilaksanakan oleh Kemenakertrans,"ucap Siregar.

Sebagai informasi tambahan, dua BLK tersebut, mulai tahun 2021 ini akan dikelola Kemenakertrans sedangkan BLK Kabupaten Rokan Hulu tetap dikelola Pemprov Riau.

Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Riau yakni BLK Pekanbau dan BLK Dumai mulai tahun 2021 dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

Sementara BLK di Rokan Hulu tetap dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Di kesempatan berbeda, Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Jonli kepada wartawan melalui sambungan telepon selulernya di hari yang sama,  mengatakan kedua BLK tersebut akan dikelola pusat pada Januari 2021 ini juga.

"Alhamdulillah keinginan kita sudah terwujud, jika pengelolaannya (BLK) oleh Kemenakertrans,"ucap dia.

Itu artinya, BLK Riau nanti berfungsi sebagai BLK pembina bagi BLK di kabupaten dan kota lainnya di Riau. 

"Sedangkan BLK Dumai akan dijadikan pusat inkubasi bisnis,"kata Jonli lagi.

Maka secara otomatis aset, SDM, peralatan dan dokumentasi yang ada di dua BLK itu akan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Dikatakan dia, jika dikelola pusat tentunya anggarannya besar, memiliki peralatan canggih serta memiliki infrastruktur yang berkualitas. Kemudian masuk Badan Sertifikasi Nasional BSN. 

"Sehingga setiap pekerja mendapatkan sertifikat keahlian dari BSN usai pelatihan,"ujar Jonli.

Kalau dikelola pusat tentu anggarannya besar, masuk peralatan canggih, infrastruktur yang berkualitas. Kemudian masuk Badan Sertifikasi Nasional (BSN). "Sehingga setiap pekerja mendapat sertifikat keahlian dari BSN setelah pelatihan,” terangnya.

Bahkan dari informasi yang diterimanya, Menakertrans RI, Ida Fauziyah menyambut positif penyerahan BLK Riau dan Dumai.

Sebab, dikatakan dia menirukan ucapan Menakertrans, peminat pelatihan BLK di Riau cukup tinggi, bila perlu Pemprov Riau juga akan mempersiapkan anggaran khusus untuk memfasilitasi.

Sebab peminat pelatihan di BLK Riau cukup tinggi, maka dari itu Pemda juga perlu mempersiapkan APBD khusus untuk merevitalisasi yang nantinya pemerintah pusat juga akan turut membantu.

"Dan penting juga melibatkan akademisi kampus dalam mendukung pembangunan SDM diera revolusi industri 4.0,"tukas dia. (Kll)