ROKAN HULU, RIAULINK.COM - Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, M.Si bersama Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, melepas secara resmi 50 armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu, Kamis (2/12/2020).

Pelepasan Tim Patroli Money Politic yang akan menyisir dan mengidentifikasi potensi money politic sampai ke Kecamatan dan desa, itu digelar setelah sebelumnya tiga  Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, disaksikan pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan mahasiswa se Rohul menanda tangani Deklarasi Tolak Money Politik. Acara dipusatkan di Taman Kota Pasir Pengaraian.

Anggota Bawaslu RI Muhamad Afifuddin dalam sambutannya mengatakan, Patroli money Politik ini merupakan upaya Bawaslu untuk memastikan kualitas pelaksanaan Pilkada serentak.

"Bawaslu dan KPU tidak ada urusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. tapi kami punya urusan bagaimana memastikan kualitas proses pelaksanaan pilkada itu berlangsung. Bawaslu punya tugas bagaimana memastikan pengawasan  dan pencegahan maksimal dilakukan," tegasnya.

Kapolda Riau Irjenpol Agung Setia Imam Efendi, dalam sambutanya mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Rokan Hulu telah berjalan dengan baik di setiap tahapannya. Tidak ada akses negatif selama pelaksanaan pilkada ini.

"Tentu ini harus tetap dijaga dan saya berterima kasih terhadap komitmen yang dibangun untuk tidak melakukan money politik. Kepada Kapolres dan jajaranya selain tetap netral juga mengajak kepada ASN agar netral dalam pelaksanaan Pilkada ini sehingga apa yang dideklarasikan Polres Rohul dan Paslon hari ini harus juga di aktualisasikan dilapangan. Praktek Money Politik menjadi kekewatiran semua orang termasuk paslon," jelasnya.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dalam sambutanya mengatakan, Bawaslu se Riau juga telah menggelar Patroli yang dimulai H-7 sebelum pencoblosan. Bawaslu di 8 Kabupaten Kota sebelumnya, yakni tanggal 2 Desember secara serentak juga telah melakukan pelepasan Tim Patroli di Mapolres masing- masing.

"Ini sejarah pertama kali  di Riau jajaran Pengawas pemilu dan kepolisian bersama-sama sampai ke Desa secara massif melakukan Patroli money politik. mudah-mudahan dengan sinergitas ini diharapkan kegiatan money politik ini bisa kita cegah," kata Rusidi Rusdan.

Rusidi menambahkan, pelaksanaan patroli Anti Money politik ini melibatkan organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta elemen masyarakat lainnya. Sasaran patroli ini kegiatan pembagian uang atau materi lainnya. 

Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan kendaraan pribadi, angkutan orang atau umum, maupun angkutan barang atau jasa, secara selektif yang diduga membawa barang ataupun uang yang akan digunakan untuk money politic.

"Disamping melakukan Patroli, kita juga membuka Posko Pengaduan Anti Money Politic. Posko didirikan oleh Pengawas Kecamatan bekerjasama dengan Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Lokasi-lokasi Posko akan didirikan di sekitar TPS maupun lokasi-lokasi strategis lainnya," tutup Rusidi. (WAN)