Hukrim

Suriyadi SH MH dan Partners: Kita Akan Dampingi Pelapor Sampai Benar-benar Tuntas

PEKANBARU, RIAULINK.COM - Didampingi Pengacara dari Kantor Hukum Suriyadi, S.H.,M.H & Partners, Kordinator Aliansi Mahasiswa Pekanbaru, M. Syafi'i kembali mendatangi Kantor Kejati Riau.

Kedatanganya kali ini yakni untuk membuat laporan resmi dan membawa bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang di lakukan oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, berinisial H, Seperti apa yang dipinta oleh Kejati Riau melalui Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas, Muspidauan beberapa waktu yang lalu saat menyambut aksi damai dari aliansi Mahasiswa Pekanbaru.

"Kita datang kembali bersama rekan-rekan pengacara ke Kejati Prov. Riau tentunya atas dasar permintaan bapak Muspidauan saat menyambut kita pada Rabu kemaren untuk membuat laporan resmi dan membawa data dan bukti awal," Sebutnya kepada Riaulink.com, Sabtu (21/11/2020).

Tambahnya, "Semoga dengan laporan resmi ini, dugaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada pasal 9 ayat 2 huruf b yang di lakukan oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru cepat diselidiki," Ungkapnya.

Sementara, Penasehat Hukum dari M. Syafi'i, Suriyadi, S.H.,M.H. menyebutkan bahwa akan terus memberikan pendampingan bagi kliennya.

"Selaku Kuasa Hukum, Kita akan tetap memberikan Pendamping terhadap Pelapor sampai kasus ini benar-benar diproses lebih lanjut. Dugaan pelanggaran tersebut jika benar adanya, ini sangat membuat malu dan mencoreng citra marwah masyarakat Riau di Bumi Lancang Kuning sebagai masyarakat melayu yang agamis dan religius," Ungkapnya.

Lanjutnya, Suryadi, SH.,MH menjelaskan bahwa yang mana dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru adalah Pelanggaran atas Pasal 9 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD.

"Bahkan, jika Kejati Riau terkesan lamban melakukan pengusutan terhadap laporan masyarakat ini, kita akan Surati Presiden RI dan Kejaksaan Agung," Jelasnya. (Jb)