DUMAI, RIAULINK.COM - Tanggal 28 Oktober yang diperingati sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda untuk membela Negara Indonesia dari penjajahan ternyata juga dijadikan momentum penting bagi pemerintahan Kota Dumai.

Pasalnya di hari bersejarah itu pula, Pemko Dumai memilih tanggal tersebut untuk meresmikan jaringan air minum tahap pertama ke rumah-rumah warga di empat kelurahan di dua kecamatan.

Dimana empat kelurahan tersebut di antaranya Simpang Tetap Dahrul Ihsan (STDI) dan Pangkalan Sesai di Kecamatan Dumai Barat, kemudian Kelurahan Rimba Sekampung dan Dumai Kota di Kecamatan Dumai Kota.

Pada perjalanannya, Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah menceritakan proses panjang untuk mendapatkan air minum tersebut.

Ia mengisahkan, bermula pada tahun 1985 sampai 1987 silam, waktu itu Dumai masih berstatus Kota Administratif. Dikatakan dia jika Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah banyak dikerjakan dari bangsa luar yakni Eropa seperti Jerman dan Belanda kala itu, namun gagal.

Begitu pula di tahun 1989, yang pada waktu itu, dirinya baru saja menjabat sebagai seorang PNS biasa di daerah yang terkenal dengan julukan kota industri tersebut.

Pihak Sepang Barat, Malaysia juga ingin menjadi investor, malahan sudah  melakukan nota kesepahaman dengan Dumai. 

Bahkan mereka sudah membeli lahan di wilayah Bukit Timah, tepatnya lokasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang tengah berjalan saat ini.

"Lokasinya tepat di belakang kita (lokasi peresmian), itu terjadi pada masa pak Supritu (Wali Kota Administratif Dumai). Namun lagi-lagi gagal, PDAM yang kita harapkan tak kunjung jadi,"sebut dia pada sambutannya di halaman Masjid Nurul Yaqin, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan.

Kemudian, sesuai dengan visi dan misinya nomor satu adalah air bersih (air minum) ketika ia menjadi Wali Kota Dumai periode pertama tahun 2005 - 2010 lalu, pihaknya pun mencoba membangun air bersih dengan pihak ketiga.

"Kita biayai dengan anggaran murni APBD namun baru selesai 76 persen. Namun tidak dilanjutkan lagi sampai saya terpilih kembali di masa periode 2016-2021,"kata dia.

Sedangkan untuk pembangunan SPAM ini melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) diperlukan waktu dua tahun untuk mempersiapkannya karena ini merupakan yang perdana. 

Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai aturan KPBU tersebut, dirinya pun bersyukur sehingga memudahkan langkah Pemko Dumai untuk  melakukan perencanaan yang matang.

Sehingga Dumai dipercaya mengolah air minum melalui melalui skema SPAM KPBU  secara regulasi.

"Hal ini sudah kita paparkan ke Kementerian Keuangan, ternyata kita menjadi bahan percontohan berskala nasional dalam mengolah air baku menjadi air minum. 

Kita juga diundang oleh pemerintah Bali untuk mempresentasikan hal ini di depan mereka,"sebut Wako Dumai dua periode ini.

Diketahui, PDAM Dumai kondisinya sakit dan memasuki stadium tiga, begitu dirinya mengumpamakannya. 

Namun diakuinya, hanya PT Adhi Karya dengan menggandeng PT Adaro Tirta Mandiri melalui kerjasama operasional (KSO) yang bersedia berinvestasi. 

"Sementara yang lain pada ketakutan dengan kondisi PDAM yang tifak sehat,"ucap dia.

"Adhi Karya bertindak sebagai curah atau menjual, dan PDAM sebagai marketnya (memasarkan) atau menyampaikannya kepada masyarakat,"sebut Zul AS.

"Kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali, pembangunan SPAM KPBU murni dari pihak rekanan,"ucap dia.

Untuk tahap pertama ini, Zul AS sapaan akrabnya mengatakan, air yang dialirkan dengan kecepatan 50 liter per detik, dimulai pengerjaannya dari tahun 2019 hingga 2020 ini. 

"Untuk tahap kedua, air yang dialirkan 200 liter per detik yang tengah dikerjakan dari 2020 sampai 2021 nanti, selanjutnya tahap ketiga, air yang dialirkan 200 liter per detik, dikerjakan dari 2022 sampai 2023,"ungkap dia lagi.

Selanjutnya dengan skema National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang dibantu oleh Bank Dunia.

"Berkat komunikasi yang baik antara Direktur PT PDAM Dumai Tirta Bersemai, Agung Adnan serta tim air minum dengan pihak Bank Dunia sehingga kita dapat bantuan Rp45 miliar,"terangnya lagi.

Kemudian, melalui skema Durolis (Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis), dengan pembiayaan dari APBN, Pemerintah Riau dan pemerintah kabupaten dan kota. 

Pusat sendiri menyediakan impact, air baku diolah menjadi air minum dan pipa. Pipa yang  dibangun dari Kabupaten Rohil sampai perbatasan Kota Dumai termasuk dari Rohil ke perbatasan Kota Duri, Kecamatan Bengkalis.

"Sedangkan dari perbatasan Dumai ke kota kita dibantu oleh provinsi,"ujarnya.

Ia merincikan bantuan dari provinsi dimulai sejak tahun 2016. Di tahun itu, Pemprov Riau sudah membuat  rumah atau tempat lokasi pembangunan air minum serta pipa dari perbatasan ke lokasi sepanjang 1,4 kilometer (km) dengan nilai investasi Rp14 miliar.

Kemudian tahun 2017, pembangunan pipa 5,04 km sebesar Rp28 miliar, lalu tahun 2018 pembangunan pipa 9 km nilainya Rp40 miliar.

Tahun 2019, adanya pembangunan tangki dan jalan sepanjang 8 km senilai Rp51 miliar terakhir 2020 senilai Rp14 miliar sehingga ditotalkan pembangunan pipa 18 km dan biayanya Rp210 miliar lebih.

"Untuk dari Bukit Timah ke kota kita masih menggunakan pipa tahun 2005 sampai 2010 lalu, karena masih layak dipakai, hanya yang rusak karena galian saja baru diganti,"papar mantan Camat Dumai Barat ini lagi.

"Dan ini akan dibangun juga pembangunan air dengan kecepatan 500 liter per detik,"kata dia.

Untuk itu dirinya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu menyediakan air bersih di Kota Dumai. 

Insyaallah kalau semua ini berjalan, maka  masyarakat Dumai bisa merasakan air minum ini,"ucapnya berterimakasih sembari menutup sambutannya.(kll)

 Editor : Ryan YV