Metropolis

Tiga Jabatan di Pemkab Meranti Masih Kosong

MERANTI, RIAULINK.COM - Hingga saat ini banyaknya pejabat yang rangkap jabatan sehingga banyak berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Menyikapi hal tersebut, tidak lepas masih ada tiga jabatan di Pemerintahan Kabupaten masih kosong.

Kondisi ini terjadi akibat banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke luar daerah dan ada pula yang akan memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Ia adalah John Hendri. Jabatan defenitifnya adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Namun ia ditunjuk sebagai Plt Kepala Disdagperinkop UKM menggantikan Aza Fahroni yang sudah pindah ke Bappeda dan Litbang Provinsi Riau.

Selanjutnya jabatan Plt Kepala Dinas PUPRPKP yang tinggalkan Aza Fahroni digantikan oleh Abu Hanifah, dimana jabatan definitif nya sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Jabatan Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dijabat oleh Abu Hanifah, kini dipegang oleh Rudi Al Hasan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah.

Jabatan Plt Kepala Bappeda saat ini dijabat oleh Kepala Disparpora, Rizki Hidayat dan Plt Dinas Pendidikan dijabat oleh Syamsudin yang saat ini juga menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Daerah.

Sedangkan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah,  Rosdaner menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal itu dilakukan menyusul Bambang Suprianto terpapar Covid-19 dan saat ini menjalani perawatan di RSKI Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Begitu juga jabatan Kepala Satpol-PP juga akan dijabat oleh Plh, karena saat ini Helfandi dikabarkan terkonfirmasi positif Covid-19, namun penunjukannya belum dilakukan.

Sementara itu Jabatan Sekretaris Dinsos P3AP2KB, yang dijabat Rika saat ini kosong karena pindah ke Biro Ortal Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Begitu juga dengan jabatan Sekretaris Disdagperinkop UKM yang dijabat Firman, yang juga sudah pindah ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

Selain itu jabatan Sekretaris Camat Tebingtinggi Timur yang kemaren dijabat Khamril juga kosong, karena meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Bakharuddin mengatakan kekosongan jabatan diakibatkan banyak pejabat yang mengajukan pindah, selain itu banyak juga yang sudah memasuki purna tugas.

"Sejak Januari 2020 sampai hari ini sudah ada 34 ASN yang mengajukan pindah dan SK nya sudah keluar. Selain itu juga ada beberapa pejabat yang akan memasuki usia pensiun dan ada yang meninggal dunia.Kita memang sangat kekurangan pejabat," kata Bakharuddin, Kamis (22/10/2020).

Terkait jabatan yang saat ini dijabat oleh Plt maupun Plh akan diemban sampai ada pimpinan definitif di jabatan tersebut. Sayangnya, saat disinggung kapan lelang jabatan akan dibuka, Bakharuddin mengatakan belum ada. Pihaknya sifatnya hanya menunggu instruksi saja. 

"Belum ada (lelang jabatan, Red). Belum ada petunjuk lebih lanjut dari Bapak Bupati. Sementara itu kita juga sedang menghadapi Pilkada. Mudah-mudahan bupati yang baru nanti sudah ada pejabat yang menduduki posisi tersebut," ujarnya.


Dengan banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi ini dinilai membuat kinerjanya tidak maksimal.

Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi SE mengatakan, pejabat pelaksana tugas tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Hal ini karena sifatnya sementara, tidak definitif.

Namun, pihaknya menilai apa yang dilakukan Bupati dengan pengisian jabatan Plt sudah baik, meskipun dampaknya negatif bagi masyarakat.

"Plt tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis karena sifatnya hanya sementara. Tapi mau bagaimana lagi, pejabat kita banyak yang notabene bukan orang tempatan, sehingga banyak yang sudah mengajukan pindah, sementara tidak ada aturan yang mengikat melarang untuk pindah," kata Fauzi.

Terkait hal ini pula, pihaknya sudah memanggil dan mengadakan Hearing bersama BKD Kepulauan Meranti. Hasil pertemuan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berjanji akan melakukan assessment pada tahun 2021 mendatang.

"Kita sudah memanggil BKD untuk menjelaskan persoalan yang terjadi saat ini. Mereka berjanji akan melakukan assessment pejabat pada 2021 mendatang, karena proses assesmen banyak menguras anggaran, sedangkan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Mudah-mudahan Bupati yang terpilih nanti bisa segera mengatasi persoalan ini," terangnya. (Aldo).