Politik

Libatkan Dua ASN, Calon Petahana di Dumai Ditetapkan Tersangka

DUMAI, RIAULINK.COM - Salah seorang calon Wali Kota Dumai, Eko Suhardjo ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pilkada.

Calon petahana tersebut diduga melakukan pelanggaran undang-undang (UUD) Pilkada oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Dumai.

Politisi Partai Demokrat itu menyandang sebagai status tersangka, sejak Senin, 19 Oktober 2020 kemarin berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diserahkan Polres Dumai kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai.

Hal ini diungkapkan Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kota Dumai, Agung Irawan kepada wartawan, Selasa (20/10/2020). "Benar kami sudah terima SPDP nya dengan tersangka berinisial ES (Eko Suhardjo),"ucap dia.

Kemudian pihaknya pun menunjuk sejumlah jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan penyidikan serta menelaah berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dari pihak kepolisian.

Disampaikan Agung, SPDP tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai ke Polisi.

Berdasarkan laporan Bawaslu, diketahui Paslon Eko Suhardjo yang berpasangan dengan Syarifah pada pilkada mendatang saat melakukan kampanye dialogisnya di daerah Kelurahan Simpang Tetap Dahrul Ihsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat didapati dua orang aparatur sipil negara (ASN) berinisial DF dan MS.

Padahal sebelumnya kedua orang tersebut serta paslon yang diusung dari Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut sudah diperingatkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Dumai Barat.

Diketahui di kegiatan kampanye itu, DF  bertindak sebagai koordinator dan protokol acara. Sedangkan MS yang juga merupakan juga hadir pada sesi tanya jawab warga.

Keduanya sempat ditegur oleh petugas panwascam, namun diabaikan dengan  alasan, jika DF sebagai pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sehingga  mereka hadir sebagai peserta kampanye termasuk MS yang juga merupakan Dosen Politeknik Perikanan dan Kelautan.

Petugas panwascam sempat menjelaskan bahwa status ASN begitu melekat dengan diri mereka. "Namun hal itu diabaikan oleh keduanya, selanjutnya kedua ASN ikut mendeklarasikan paslon itu,"papar dia lagi 

Sehingga Panwascam Dumai Barat membuat laporan ke Polres Dumai berdasarkan temuan dua orang ASN tersebut untuk proses lebih lanjut.

Mengacu pada pasal
189 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Eko Suhardjo diancam kurungan minimal satu bulan penjara dan paling lama enam bulan.

"Dengan denda sebesar paling sedikit Ro600 ribu dan paling besar 6 juta,"terang mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Bengkalis ini memaparkan.(kll)