Parlemen

Pengelolaan Anggaran Dinilai Tidak Sinkron, DPRD Inhu Tolak Pengesahan RAPBD-P 2020

INHU, RIAULINK.COM - Setelah menjalani pembahasan yang cukup panjang, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, akhirnya menolak Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) RAPBD Perubahan tahun 2020 untuk disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah).

Penolakan tersebut disampaikan lansung oleh lima dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Inhu. Yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PKS, dan FDKNP (Fraksi Demokrat Karya Nurani Persatuan).

Sementara dua fraksi lain, yaitu fraksi Golkar dan fraksi Amanat Nasional Demokrasi Persatuan Indonesia, memilih untuk menyetujui pengesahan RAPBD-P tahun 2020 tersebut.

"Lima dari tujuh fraksi menolak untuk disahkan, sementara dua fraksi menyetujui. Dengan demikian, RAPBD Perubahan Inhu tahun 2020 gagal untuk disahkan," kata Suharto, selaku anggota Banggar (Badan Angaran) DPRD Inhu, usai sidang paripurna pengambilan keputusan di DPRD Inhu, Selasa (29/9/2020).

Dikatakannya, setelah rapat dibuka yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhu, H Samsudin yang didampingi wakil ketua serta 38 anggota DPRD Inhu, lima dari tujuh fraksi yang ada lansung mengambil sikap dan menyatakan untuk tidak menyetujui pengesahan RAPBD Perubahan tahun 2020.

Sidang paripurna tersebut, juga dihadiri lansung oleh Wakil Bupati Inhu H Khairizal, Forkopimda Inhu, Sekda Inhu, serta Kepala OPD, beberapa pimpinan BUMN, BUMD, dan tamu undangan lain, ujar Suharto.

Dengan tidak disahkan atau ditolaknya RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) itu oleh DPRD Inhu, maka penggunaan anggaran kembali ke APBD murni 2020, tuturnya.

Dijelaskan Politisi PPP itu, penolakan pengesahan RAPBD Perubahan tersebut sangat berdasar, dimana pada saat pembahasan ditingkat komisi bersama masing-masing OPD, ditemukan banyak perubahan anggaran dalam APBD murni 2020 yang dinilai tak jelas.

"Kebijakan yang dilakukan eksekutif tentang pengelolaan APBD murni enam bulan sebelumnya, kami nilai tidak singkron dengan apa yang telah kami sah kan pada akhir tahun lalu. Maka dari itu, kami sepakat menolak pengesahan RAPBD Perubahan ini," ringkas Suharto ketus.

Sebagai mana diketahui, sebelumnya Bupati Inhu H Yopi Arianto telah menyampaikan nota keuangan RAPBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp1.440.132.994.742;00.

Jumlah itu mengalami kenaikan dari nilai APBD murni yang berjumlah sebesar Rp1.359.964.337.393;00. (Jefri)