Metropolis

Simpang Siur Isu Kades Diperas Oknum Pejabat di BPKAD, APDESI Meranti Turun Tangan

MERANTI, RIAULINK.COM - Ketua Forum Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kepulauan Meranti, Riau Mahadi akan melakukan pemanggilan seorang kepala desa di wilayah tersebut.

Pemanggilan itu dilakukan lantaran diduga kades di salah satu desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu yang diduga diperas oleh oknum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti yang menjadi pembincangan hangat di Kabupaten Meranti.

"Kita belum tahu bagaimana kronologis kejadian ini, dan saya sebagai ketua APDESI Meranti akan memanggil Kades yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait hal ini," kata Mahadi kepada Riaulink.com, Sabtu (26/09/2020) pagi.

Pemanggilan ini dijelaskan Mahadi takut timbulnya fitnah serta menajdi pertanyaan masyarakat. Ia sebagai Ketua APDESI akan menduduki permasalahan ini ketika Kades yang bersangkutan pulang dari Bimtek.

"Kita akan pertanyaan siapa yang benar dan berkata demikian. Untuk saya sendiri, dan saya sebagai ketu tidak ada kontak dari Kades yang bersangkutan terkait permasalahan ini dan saya belum bisa memastikan apakah ini benar atau tidaknya," ujarnya.

Dibeberkan Mahadi kalau bagian Ferifikasi berkas biasanya hanye partisipasi dari kades itu sendiri berapa mau mereka membantu. Hal itu lantaran banyaknya kesalahan serta pihak verifikasi selalu memperbaiki berkas yang salah.

"Dari pada Bendahara pulang balik memperbaikinya berkas bagus diperbaiki di Ferifikasi. Tidak mungkin kita sudah meminta bantuan mereka dan langsung tidak ada basa basi nya dengan orang yang membantu," terangnya.

Ditambah Mahadi, Intinya permasalahan ini akan diselesaikan dengan baik dan yang bersangkutan akan duduk bersama.

Tak hanya itu, Mahadi juga menyampaikan kalau Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Alamsyah Mubarak ada menyampaikan kepada dirinya (Mahadi) untuk mengingatkan jangan memberikan uang kepada orang-orang Kantor.

"Kemarin pak Mubarak sudah menyampaikan bahwa dirinya mengingatkan untuk kepala desa yang ada di Meranti untuk tidak memberikan berupa uang kepada anggotanya. Dan pak Mubarak mengintruksikan semua kades jangan ada memberikan duit kepada anggotanya," jelas Mahadi.

Pemberitaan sebelumnya, Sejumlah kepala desa di Kepulauan Meranti merasa diperas oleh oknum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti saat melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk gaji.

Dimana untuk sekali pencairan, setiap desa dipatok sebesar Rp800 ribu per desanya.

"Kami diminta nyetor Rp800 ribu untuk melancarkan pencairan itu. Alasannya duit itu untuk dia dan pegawai-pegawai di dalam kantor itu," kata salah seorang kepala desa di Kecamatan Tasik Putripuyu, Kamis (24/9/2020) malam.

Dikatakan sejumlah desa di Kecamatan Tasik Putripuyu itu sudah menyepakati dalam sebuah rapat dan memutuskan hanya sanggup memberikan Rp 250 ribu saja sebagai ganti uang lelah telah  memeriksa dan mempersiapkan administrasi.

"Kami itu sanggup bantu, bukan tak bantu, rencana kami kan hanya Rp 250 mengingat potongan banyak betul. Gaji kami pun sudah terpotong berapa bulan dan sudah tidak terima sangat lama karena defisit. Anggaran itu keluar untuk tiga bulan gaji, kalau dia minta Rp 800 ribu terpangkas lah gaji anggota saya. Ini bukan kewajiban, cuma ini ada semacam pemerasan.Kalau desa- desa lain itu membayar tapi kalau kami tidak, dan hanya sanggup  Rp250 ribu saja," kata dia.

Ditambahkannya, untuk Kecamatan Tasik Putripuyu baru satu desa yang menyetor dan ini dianggap sudah melanggar kesepakatan didalam rapat.

"Kalau di Kecamatan Tasik Putripuyu ini yang nyetor hanya kepala Desa Mengkopot. Nampak betul dia mau membelakangi kami, padahal kita sudah komitmen dalam rapat kemaren, dan Rp250 ribu itulah sesuai kemampuan dan seikhlasnya kami. Kalau sudah dipatok begitu kan pemerasan jadinya, kasihan desa - desa yang lain. Kalau Rp800 ribu dikalikan 96 desa berapa banyak duit yang didapatkan," ujarnya.

Diceritakannya jika setiap kali pencairan di kantor tersebut, sejumlah desa dipastikan akan memberikan sejumlah uang sebagai ungkapan terimakasih.

"Awalnya kami kan pernah juga ngasi pas ada kegiatan banyak sebagai rasa terima kasih. Biasalah kadang ngasi  lebih kadang sampai Rp 500 ribu.
Tapi untuk tahun ini kami tidak bisa, karena cuma gaji doank kalau bahasa Jakarta nya. Kalau di kami ini proposal tidak ada masalah lagi, ini pasti ada apanya. Jahat betul ibuk ni," pungkasnya.(Aldo)