Metropolis

Ini Hasil Rapat Lintas Sektoral Penegakan Hukum Protokol Kesahatan di Rohul

ROHUL, RIAULINK.COM - Terlihat di Rupatama Polres Rokan Hulu berlangsung Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penegakan Hukum Protokol Kesahatan Covid-19, Rabu (16/09/2020) pagi.

Terlihat AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH selaku Kapolres Rokan Hulu, Bupati Rokan Hulu yang diwakili oleh Kasat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Ridarmanto SIp,  Ketua DPRD Rokan Hulu Novli Wanda Ade Putra ST, Kajari Rokan Hulu Ivan Damanik SH MH, Kalapas Pasir Pangairan M. Lukman AMD, IP SH Msi, Ketua PN Rokan Hulu Sunoto SH MH, Danramil 12 Rambah Kapten INF Kasmir dan para Kabag serta Kasat Polre Rohul dan Tamu undangan Lainnya.

Didalam rapat itu, dijelaskan Kapolres AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH menyampaikan dan Menggelorakan kembali Satgas penanganan dan penanggulangan serta pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 Kabupaten Rohul sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Ditambah Taufiq agar Melaksanakan kegiatan Ops yustisi dalam rangka penegakan hukum disiplin terkait dengan protokol kesehatan setiap hari dengan sasaran pasar pertokoan dan jalan jalan protokol dan tempat lainnya.

"Adanya perbup no 41 tahun 2020 terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan agar di tingkatkan Menjadi perda dengan mekanisme dari pemda dalam hal ini kabag hukum untuk berkoordinasi dengan bagian hukum DPRD Kabupaten Rohul," katanya.

Ditegaskan Kapolres untuk penegakan Hukum dan pemberian sanksi sosial agar tetap disampaikan secara humanis.

Sementara itu, Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra ST mengatakan, kalau 
Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, banyak hal yang harus kita jalankan sebelumnya yang mana kita bisa dinilai baik se Indonesia dalam penanganan Covid-19.

Disampaikan dia Perlunya edukasi terhadap perbup yang baru di sahkan oleh Bupati Rokan Hulu kepada masyarakat," Terkait rencana Perbup menjadi Perda, akan kami Koordinasi dan komunikasikan bagian hukum Pemda dan Bagian Hukum DPRD," jelasnya.


Ditempat yang sama Kajari Rohul Ivan Damanik SH juga menyatakan harus ada perangkat penegakan hukum yang harus dibuat, perbup adalah satpol PP, apabila ada sanksi hukum atau sanksi pidana harus dasarnya perda.

"Kita harus mencegah kemungkinan kesalahan-kesalahan hukum apabila membuat perbup atau perda," terangnya.

Kasat Pol Pp dan Pemadam Kebakaran Ridarmanto SIp mengatakan kalau 
blangko terguran sudah kami siapkan, dan terkait dengan pelaksanaan Ops yustisi kami siap untuk menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan penindakan sesuai dengan perbup 41 th 2020.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Rokan Hulu dr Bamnang Triono mengatakan sampai saat ini jumlah Positif Covid Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 66 Orang yang pasitif, Yang sembuh 55 dan 15 orang masih di rawat dan sudah ada beberapa pasien yang progressnya sudah baik semoga semuanya bisa sembuh dan sehat kembali.

"Dinas Kesehatan tetap berupaya mencegah penyebaran Covid-19, Apabila terjadi keadaan luar biasa kita sudah merencanakan gedung mana yang digunakan yaitu shelter dan BLK dan ketersediaan tenaga kesehatan kami sudah siap," bebernya. (Aldo).