Metropolis

BPN Dumai Serahkan 501 Sertifikat Program Tora dan 18 PTSL Rumah Ibadah

Keterangan foto : Asisten I Setdako Dumai, Hamdan Kamal saat menyerahkan sertifikat program Tora dan PTSL rumah ibadah ke warga secara simbolis.(dpnc)

DUMAI, RIAULINK.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Dumai menyerahkan sertifikat tanah transmigrasi melalui program tanah objek reforma agraria (Tora) kepada warga Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan.

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara virtual oleh Kepala BPN Kota Dumai Robert Sirait kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai, Hamdan Kamal secara simbolis belum lama ini.

Kepala BPN Robert Sirait mengatakan sertifikat program Tora ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan legalitas kepemilikan tanah masyarakat.

Sertifikat yang diserahkan sebanyak 501 lembar sertifikat warga Kelurahan Batu Teritip dengan total lahan seluas 600 hektare yang sudah dilegalisasi (sertifikat).

"Program ini juga sebagai solusi untuk meminimalisir persoalan agraria yang sering terjadi di kehidupan masyarakat khususnya di Dumai,"terang dia.

Disampaikannya lagi, selain menyerahkan sertifikat program Tora, pihaknya juga menyerahkan 18 sertifikat rumah ibadah yang merupakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2020.

Dimana sertifikat program PTSL ini diperuntukan bagi warga di Kecamatan Bukit Kapur dengan memfokuskan di Kelurahan Gurun Panjang dan Kampung Baru dengan target 4 ribu sertifikat.

“Tahun depan akan dilanjutkan lagi di kecamatan lainnya, sedang dirumuskan,"ujarnya. 

Di kesempatan yang sama, Asisten I Setdako Dumai, Hamdan Kamal mengapresiasikan langkah BPN yang sudah peduli dan cepat dalam menyelesaikan pembuatan sertifikat tersebut.

Menurut dia sertifikat merupakan dokumen legalitas untuk memberikan jaminan atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Bagi dia, dengan terbitnya sertifikat tanah ini, maka masyarakatpun memiliki kepastian hak atas tanahnya.

"Bahkan ada jaminan hukum atas milik kita sendiri,"sebut dia.

Ia berharap, sertifikat tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas apakah akan digarap untuk lahan perkebunan dan pertanian.

Mungkin juga sertifikat bisa digunakan untuk mendapatkan program kredit usaha rakyat (KUR).

Kepada masyarakat, dirinya mengingatkan agar sertifikat yang diberikan pemerintah dapat dijaga dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

“Kalau akan dijadikan agunan untuk mendapatkan program KUR, pastikan untuk hal-hal yang produktif dan dapat meningkatkan perekonomian,"ucapnya mengingatkan.

"Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kepemilikan tanah,"tukasnya.(kll)