Politik

Seorang PPS Laporkan KPU Dumai ke Bawaslu

DUMAI, RIAULINK.COM - Merasa dilecehkan dan tak mendapatkan keadilan, salah seorang panitia pemungutan suara (PPS) Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota melaporkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai.

Laporan tersebut ditujukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai. Pria berinisial D itu menilai KPU mengambil keputusan secara sepihak. 

Kepada wartawan, ia menceritakan awal mula laporan tersebut, jika sebelumnya  pihak KPU meminta dirinya untuk tidak melaksanakan kegiatan tahapan pilkada pada Desember 2020 mendatang sejak dilantiknya para PPS.

Lantaran si D tidak mengikuti tes Covid-19 baik rapid maupun swab test yang seharusnya hasilnya disampaikan 18 Juli 2020.

Hal ini mengacu kepada surat PKPU RI tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, walikota-wakil walikota, bupati-wakil bupati lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19.

"Saya merasa KPU bertindak semena-mena, jadi saya coba ambil langkah sesuai prosedur yang berlaku,"ungkap D, Senin (3/8/2020) yang mengaku jika pelaporan tersebut dilakukannya pada Kamis, 23 Juli 2020 lalu.

"Semoga dengan ini, KPU bisa lebih bijaksana dalam mengambil langkah," tambah pria yang aktif di berbagai organisasi ini sembari juga mencari titik terang dengan melanjutkan persoalan ke Bawaslu.

Mendengar hal itu, Bawaslu memaparkan jika laporan D sudah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017, yaitu 3+2 (5 hari) untuk menindak lanjuti sesuai alat bukti yang diajukan.

Menurut Agustri, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Dumai mengatakan jika laporan D sebagai salah seorang PPS yang masih aktif sebagai penyelenggara adhoc pemilihan (Pilkada 2020), pihaknya menindaklanjuti laporan D.

Sebab laporan ini setelah dikaji memenuhi syarat formil dan materil. Dari hasil kajian tersebut menyatakan KPU melakukan pelanggaran ketentuan pada pasal 15 huruf c, huruf d dan huruf f sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dikatakannya, pihaknya sudah mengirimkan rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sesuai ketentuan dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2017.

"Jadi DKPP-lah yang akan menentukan, apakah yang bersangkutan (D) terbukti melakukan pelanggaran atau tidak termasuk KPU itu sendiri,"terang dia.

"Yang jelas kewajiban kita (Bawaslu)  sudah dijalankan dalam hal menerima dan memproses laporan tersebut,"tambah Agustri.

Di lain kesempatan saat hal ini dikonfirmasikan ke Ketua KPU Dumai, Darwis melalui pesan di aplikasi WhatsAppnya belum bersedia menjawab.

Padahal sudah terlihat tanda centang biru, menandakan sudah dibaca.(kll)