Lingkungan

Gusri Effendy Minta Usaha Penangkaran Walet Ditutup

Keterangan foto : Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai, Gusri Effendy

DUMAI, RIAULINK.COM - Legislatif Kota Dumai mendukung langkah yang diambil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai untuk meminta para pengusaha walet untuk tidak membandel bayar pajak.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Dumai, Gusri Effendy kepada riaulink.com, Selasa (14/7/2020) siang.

Menurut dia, angka Rp3 juta yang diserap dari pajak walet sangat tidak realistis dibandingkan dengan jumlah yang dilansir dari Bapenda jika di Dumai terdapat 500 pelaku usaha penangkaran walet.

"Pasalnya keberhasilan daerah terlihat dari penyerapan PAD (pendapatan asli daerah) nya bukan dari APBD-nya. Jadi memang tidak sesuai,"ucap dia.

Apalagi permasalahan ini sudah cukup lama dan sangat kronis, karena dari dirinya menjabat jadi wakil rakyat lima tahun lebih yang lalu, para pelaku usaha memang membandel.

"Banyak dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar akibat penangkaran walet tersebut, di antaranya polusi udara, air hujan turun membasahi bumi pun ikut tercemar termasuk kebisingan yang ditimbulkan dari walet tersebut,"ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai ini menjelaskan.

Seharusnya, Bapenda berikan sanksi kepada mereka, dengan memberikan surat peringatan (teguran) pertama hingga ketiga.

"Namun jika tidak diindahkan, sebaiknya tutup saja usaha mereka dan bila perlu cabut izin usahanya,"sebutnya tegas.

"Karena hanya menimbulkan mudharatnya saja,"paparnya lagi dengan nada kesal.

Bahkan jika para pengusaha walet tetap membandel, dirinya pun mengancam akan membawa ini ke panitia khusus (pansus).

"Secara visi kita cabut, bisa-bisa kita letakkan di lokasi tertentu tempat usaha mereka,"tukasnya.(kll)