Politik

IPR-Yogyakarta Gelar Diskusi Politik dengan Bawaslu Riau

PEKANBARU, RIAULINK.COM - Ikatan Pelajar Riau - Yogyakarta menggelar Diskusi bertajuk "Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau", Selasa (30/6). Kegiatan diskusi ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meet.

Dalam diskusi ini hadir sebagai Narasumber Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I., Komisioner KPU Provinsi Riau Nugroho Noto Susanto, S.IP., dan sebagai penanggap Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr. drh Chaidir, MM., Ketua Kapemary Riau Drs. Irwan Nasir, M.Si. yang juga Bupati Kepulauan Meranti, Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat M.Pd serta Dr. Panca Setyo Prihatin, M.Si Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Islam Riau

Sebelum berdiskusi para peserta yang merupakan anggota dan alumni Ikatan Pelajar Riau - Yogyakarta saling bersilaturahim, meskipun dilakukan secara online forum ini juga sebagai momentum untuk melepas rindu ujar Najib selaku Ketua Ikatan Pelajar Riau - Yogyakarta.

"Dalam kondisi pandemi ini, alhamdulillah kita dapat menggelar silaturahim Anggota dan Alumni Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta sekaligus Diskusi terkait Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Riau tahun 2020"

Diskusi ini diawali dengan penyampaian materi dari Komisioner KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto yang menyampaikan terkait bagaimana kesiapan KPU dalam penyelenggaran Pilkada lanjutan 2020 di Provinsi Riau ditengah pandemi Covid-19 "Tantangan KPU pada saat ini adalah partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 ini, jumlah pemilih pada saat Pilkada 2015 terdapat 64%, Pilkada 2017 59%, Pilgub 2018 58,02%, lalu bagaimana Partisipasi Pilkada 2020? apalagi Pilkada 2020 ini cukup rumit karena harus diterapkannya Protokol Kesehatan. Selain itu, Potensi Pelanggaran pada Pilkada 2020 sangat besar terutama dalam hal Protokol Kesehatan"

Sedangkan Rusidi Rusdan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau dalam diskusi ini menyampaikan bahwa "Bawaslu ini sebagai pelengkap atau penyempurna pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara sederhana adalah memastikan sesuatu yang dilakukan oleh KPU benar atau tidak. Akan tetapi, memastikan itu tidak sesederhana yang dipikirkan karena harus sesuai dengan prosedur".

"Dalam kondisi Pandemi ini potensi pelanggaran pada Pilkada 2020 sangat besar sehingga kami memaksimalkan pengawasan daring, Bawaslu menyusun program yang disebut Pansos "Patroli dan Sosialisasi", seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Oleh karena itu saya berpesan kepada para peserta untuk berhati-hati dalam penggunaan media sosial saat ini". Tambah Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

Menanggapi pemaparan Kedua narasumber KPU dan Bawaslu Provinsi Riau, Menurut Ketua Kapemary "Pilkada ini tentu menambah biaya terutama dalam hal APD, akan tetapi ini sudah terjawab. Namun, yang menjadi problem besar adalah bagaimana Partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 ini. Apalagi menurut pengalaman saya yang sudah mengikuti 2 kali pilkada memang kadang-kadang saya melihat KPU dan Bawaslu membuat aturan yang memang membuat gerakan para peserta Pilkada terbatas dan itu yang membuat partisipasi pemilu/pilkada rendah. 

Irwan Nasir juga mengajak para alumni yang tergabung dalam Kapemary dan juga IPR-Y untuk sama-sama berjuang "Kapemary dan IPR harus mengambil peran strategis yaitu ikut berjuang bersama-sama dalam memenangkan calon yang berasal dari komunitas kita yaitu Pelajar Riau dari Jogja". Tutup Bupati Kepulauan Meranti ini.

Sedangkan menurut Dr. drh Chaidir ia sangat mendukung apa yang telah yang disampaikan Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Riau ini "Salah satu tujuan diskusi ini adalah untuk memahami penyelenggaran Pilkada di Provinsi, apalagi telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2020 yang cukup menjadi polemik dimasyarakat ditengah pandemi".

Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau ini juga mengatakan peran yang sangat penting yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu adalah asas Jurdil (Jujur dan Adil) maka Keadilan harus dijaga oleh KPU dan Bawaslu.

Tanggapan lain juga datang dari Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati, menurutnya kesiapan Pilkada ada ditangan KPU, seperti halnya anggaran. Lalu mengajak pemilih perempuan, sosialiasi KPU sangat penting. Untuk Pilgub 2018 saja partisipasi kehadiran pemilih semakin mengecil, tentunya kita sangat mengkhawatirkan pada Pilkada 2020.

Tokoh perempuan Provinsi Riau ini juga bercerita "Saya sudah keliling Riau 12 kab/kota dan yang saya lihat bahwa Pembangunan di Provinsi Riau itu masih sangat minim, dari data yang saya punya Riau sekarang peringkat ke 3 terbawah angka putus sekolah se Indonesia, lama usia sekolah 8,7 tahun. Dari sisi kesehatan, Riau sudah memasuki zona merah stunting artinya anak-anak yang perkembangannya tidak sesuai usianya atau gizi buruk.
Dari segi Infrastruktur, dari Pekanbaru ke Rokan hulu bisa ditanam batang pisang, di Inhil ada Puskesmas yang mungkin didirikan tahun 80an. Artinya Pilkada yang telah dan akan kita laksanakan harusnya tidak hanya formalitas saja. Sebagaimana yang disampaikan Komisioner KPU tadi bahwa tujuan dari Pemilu/Pilkada bagaimana mensejahterkan masyarakat. Tutup Ade Hartati.

Pandangan lain dari Panca Setyo Prihatin, "Pandemi dan Pilkada serentak adalah 2 hal yang berbeda, berbeda sekali perlakuannya. Akan tetapi berada dalam waktu yang sama. Sehinggat diskusi soal Pandemi dan Pilkada menjadi diskusi yang panjang. Menurut saya kondisi masyarakat saat ini ada permakluman sosial, misalnya orang sudah tidak merasa tersinggung kalau tidak bersalaman karena dibatasi oleh suatu keadaan. Sehingga Partisipasi Politik akan menurun karena orang juga akan memaklumi ketika tidak hadir. Kapemary juga harus mengambil peran strategis dalam Pilkada ini. Tutup Pengamat Politik UIR ini.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini diikuti lebih dari 70 peserta yang merupakan anggota dan alumni Ikatan Pelajar Riau - Yogyakarta.