Ekonomi

Diskusi Bersama Menteri ATR/BPN, Ikbal Sayuti : Omnibus Law Mampu Tingkatkan Investasi

RIAULINK.COM - Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI, pada tanggal (12/02/2020). RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga Industri.

Tujuan utama pemerintah dari RUU cipta karya atau Omnibus Law adalah agar dapat meningkatkankan Investasi di Indonesia yang selama ini rendah dibandingkan negara-negara tetengga.

Pemerintah meyakini bahwa kurangnya investor masuk ke Indonesia disebabkan karena terlalu banyakanya peraturan dan undang-undang yang membuat begitu panjangnya proses perizinan, dan hal ini tidak menarik buat Investor.

Sekretaris Serikat Tani Islam Indonesia (STII) Pusat, H. Ikbal Sayuti menyebut bahwa sangat bersepakat dengan niat pemerintah membuat RUU ini yang bertujuan dengan Visi indonesia menuju 5 besar dengan kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045.

Hal tersebut disampaikan H. Ikbal sayuti dalam acara sosialisasi RUU Cipta Kerja bersama kementrian ATR/BPN, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD Menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada hari Selasa (16/06/2020).

Tambahnya, H. Ikbal Sayuti menyebut bahwa dengan adanya Omnibus Law diharapkan dapat meningkatkan Investasi di Indonesia yang kemudian menciptkan lapangan kerja, dengan berkurangnya pengangguran maka akan meningkatkan pada pendapatan perkapita masyrakat, yang kemudian meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi, sehingga ekonomi akan terus meningkat.

"Namun, jangan sampai juga karena kebijakan tersebut ada pihak yang dirugikan, tentu RUU Cipta Kerja itu masih ada yang perlu dikritisi diantaranya adalah perihal Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan langsung selama 90 tahun (1 abad)," Sebutnya kepada Riaulink.com, Rabu (17/06/2020).

Lanjutnya, H. Ikbal Sayuti menjelaskan bahwa tidak setuju dengan pemberian HGU selama 90 Tahun, karena secara langsung tentunya akan mempersulit petani dalam memperoleh lahan.

"Sebagaimana yang kita ketahui masih banyak petani indonesia yang tidak memiliki lahan sendiri, ada 13.700.000 petani yang hanya memiliki lahan dibawah 5.000 M, bahkan buruh tani tidak memiliki semeter tanah pun," Jelasnya.

Tambahnya, Undang -undang lama PP No.40 tahun 1996 dan PP 41 tahun 1996, Pemberian HGU hanya 30 tahun, perpanjangan 25 tahun dan pembaharuan 35 tahun.

Lebih lanjut, H. Ikbal sayuti menyebut bahwa pemerintah pernah menyampaikan alasan kenapa kebijakan ini dibuat, karena sering terjadinya konflik antara perusahan pemilik HGU dengan masyarakat disekitar perusahaan saat masa HGU 30 tahun akan habis sehingga waktu proses perpanjangan sering menimbulkan masalah.

"konflik itu terjadi bukan soal waktu HGU namun konflik itu sering terjadi karena masyarakat disekitar perusahaan tidak sejahtera," Sebutnya.

Oleh karena itu, H. Ikbal Sayuti menyarankan kepeda pemerintah dalam hal ini Kemntrian ATR/ BPN, HGU yang hak pakainya diberikan sekaligus 90 tahun dikemabalikan kepada undang-undang yang lama.

"Solusinya adalah tingkatkan kesejahteraan petani dengan menjadikan mereka mitra dengan kemitraan inti plasma," Ungkapnya. Jb