INHIL, RIAULINK.COM - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Rapat Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2020 di Aula Kantor Bappeda Inhil, Jum'ar (13/03/2020).

Plh Kadis BP2KBP3A Kab. Inhil H Ridwan
menyampaikan bahwa tugas Pokja yang tertuang dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2018 dalam pasal 15 yaitu Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota.

"Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Randa PUG) mengamanatkan tentang pelaksanaan Output/outcome sehingga strategi pengarusutamaan gender benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten ataupun Kota," sebutnya.

Sambungnya, Rapat Koordinasi PUG menjadi acuan/pedoman yang sangat penting dalam pelaksanaan PUG, untuk peningkatan kinerja kelembagaan PUG, sehingga masing-masing Pokja memahami dan saling sinergi untuk menyamakan persepsi khususnya tentang konsep gender dalam pembangunan.

Lebih lanjut, H. Ridwan menyebut bahwa Penyusunan anggaran yang responsif gender merupakan rencana aksi yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk terbentuknya Renja PUG.

"untuk itu melalui bimbingan teknis/pelatihan diharapkan setiap OPD memiliki SDM yang terlatih dalam hal penyusunan anggaran yang responsif gender,” ucapnya.

H. Ridwan jugamenyebut sangat gembira sekali melihat antusias peseta rapat yang hadir yang dipimpin oleh Asisten I Sekda Inhil Tantawi jauhari.

"Ini merupakan sesuatu yang menggembirakan jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan tentang PUG Inhil dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," Sebutnya.

Sementara, Asisten I Sekda Inhil Tantawi Jauhari menyebut bahwa rencana pokja pengarusutamaan gender sudah berlangsung selama 2 tahun.

"Sebenarnya ini sudah berlangsung sejak dua tahun yang lalu dimana kita memperhatikan anggaran dan APBD agar bisa dimuat dan di imbangkan antara kebijakan-kebijakan yang kita lahir kan itu memang berbasis kesamaan gender," sebutnya.

Lanjutnya, Tantawi Jauhari menyebut bahwa Yang selama ini tidak kita sadari bahwa program yang kita laksanakan itu baik namun kita tidak melihat kesamaan gender. Dimana gender melihat aspek tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan bukan dilihat aspek biologis nya. Akan tetapi dilihat aspek fungsi, peranan dan peranan fungsi sosial masyarakat.

"Jadi, kita ingin kegiatan APBD kita Pemerintah kedepanya itu berbasis kesamaan gender sehingga tidak menimbulkan diskriminatif. Misalnya kita membuat suatu program bangunan atau pun pelayanan publik dia juga harus memperhatikan juga kepentingan laki-laki, perempuan, kepentingan dipabel agar semua nya terlayani," sebutnya. (Jb)