Lingkungan

Kotoran Burung Walet Bikin Risih Warga, DPRD Siak Minta Penangkar Ditertibkan

SIAK, RIAULINK.COM - Warga banyak keluhkan kotoran burung Walet yang berserakkan di jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak karena dinilai mengganggu dan mengotori lingkungan.

Ditambah dengan bunyi kaset pemanggil burung Walet yang memekakkan telinga warga sekitarnya.

Parahnya lagi, penangkaran burung Walet tersebut berada di tengah kota Siak, tepat di belakang Klenteng Hock Siu Kiong. Tak jauh dari Istana Asserayah Hasyimiah.

Melihat hal itu, Ketua DPRD Siak H Azmi merasa geram, menurutnya harus dilakukan penindakan tegas kepada penangkar Walet yang menyalahi aturan itu.

"Kita minta pihak berwenang segera melakukan penindakkan yang sesuai aturan berlaku," Kata Azmi saat dikonfirmasi via Whatsapp kepada Riaulink.com, Kamis (27/2/2020).

Dijelaskannya, penangkaran burung Walet di tengah kota itu menyalahi peraturan daerah nomor 18 tahun 2018 tentang izin pengelola dan pengusahaan penangkaran burung Walet.

"Pertama, pengaturan tentang letak usaha Walet sudah ditentukan dalam Perda. Kedua, status kota Siak sebagian besar wilayah strategisnya termasuk kawasan kota pusaka, sudah diatur juga tentang penangkaran walet disitu tidak dibenarkan," Cakap politisi Golkar itu.

Masih beroperasinya usaha walet di tempat yang terlarang, lanjut Azmi, berarti para pengusaha tidak mengindahkan aturan yg ada.

"Seharusnya pengusaha walet sudah lama untuk memindahkan penangkaran waletnya sesuai izin yang telah ditetapkan," Tukasnya.

Sementara itu, Kadis PU Tarukim Siak, Irving Kahar mengatakan bahwa terkait izin penangkaran burung Walet di pusat kota Siak, pihaknya belum pernah mengeluarkan izin untuk itu.

"Kalau yang masuk ke kita itu izin IMB usaha Ruko. Tetapi sekarang sudah berubah jadi penangkaran Walet, tentu itu pihak penegak aturan (Satpol PP) yang menindak tegas," Kata Kadis Irving seperti dikutip GoRiau.com.

Apalagi, sambungnya, Siak merupakan Kota Pusaka yang meliputi Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura yang tergabung dengan sungai Siak, tidak dibolehkan lagi ada penangkaran walet.

''Sebenarnya beberapa waktu lalu sudah disampaikan ke pengusaha walet ini, mereka diberikan waktu 2 tahun untuk segera memindahkan penangkaran waletnya. Sebab ini akan sangat berpengaruh dengan status Siak Kota Pusaka,'' Sebutnya.

Irving berharap, pemilik ruko segera mengembalikan fungsi bangunan sesuai dengan IMB yang diajukan dulunya. "Meski belum diambil tindakan tegas, namun ini harus menjadi perhatian pemilik penangkaran walet khusus di Kota Siak," Tutupnya. (Wahyu)